Pekanbaru Buser Fakta pendidikan.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Mahadar, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dalam rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan pengendalian inflasi yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, diikuti seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Riau. Agenda ini menjadi momentum penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan anggaran serta langkah-langkah strategis daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyoroti masih rendahnya realisasi belanja daerah secara nasional, yang rata-ratanya baru mencapai 54,45 persen. Ia meminta seluruh daerah, termasuk di Provinsi Riau, untuk mempercepat penyerapan anggaran agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat.
> “Anggaran yang sudah tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal hingga akhir tahun. Pemerintah daerah jangan menunda-nunda realisasi karena dampaknya langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Bima.
Bima juga mengingatkan bahwa Provinsi Riau menghadapi sejumlah tantangan dalam realisasi belanja, di antaranya dana transfer seperti DBH Reboisasi dan DBH Sawit yang penggunaannya bersifat spesifik, serta beberapa kegiatan yang masih dalam proses administrasi dan pertanggungjawaban.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar APBD benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah dan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2025 tercatat sebesar 4,59 persen. Meski demikian, ia mengakui beban keuangan daerah masih cukup berat akibat sisa kewajiban dari tahun anggaran sebelumnya.
> “Dari total APBD sekitar Rp9,4 triliun, masih ada kewajiban lebih dari Rp1,5 triliun kepada pihak ketiga dan kabupaten/kota. Karena itu, fokus kami tetap pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar pelayanan publik tidak terganggu,” jelasnya.
Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi langkah penting agar tidak terjadi deviasi besar di akhir tahun, sembari berharap dukungan kebijakan transfer dari pemerintah pusat agar fiskal daerah tetap terjaga.
> “Kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Kalau realisasi anggaran lambat, otomatis pembangunan juga ikut tersendat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Siak Mahadar menyampaikan bahwa hingga 14 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah Siak telah mencapai 63,98 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 62,06 persen.
> “Pemerintah Kabupaten Siak siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Kami akan memperkuat langkah-langkah strategis daerah untuk mengoptimalkan realisasi anggaran dan menjaga stabilitas harga demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahadar.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi nasional untuk memastikan sinergi kebijakan fiskal daerah dan pusat berjalan efektif, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika fiskal nasional. (Red)
