Sukabumi.Buser Fakta Pendidikan.Com
Publik Sukabumi dihebohkan dengan dugaan serius terkait oknum Kepala Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, yang disebut-sebut mencalonkan diri menggunakan ijazah palsu. Aneh tapi nyata, isu tersebut bahkan beredar luas karena oknum tersebut dikabarkan bisa lolos dalam dua kali pencalonan hingga menjabat sampai sekarang.
Tim Newsbin mencoba menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengonfirmasi langsung, baik melalui pesan WhatsApp maupun dengan mendatangi kantor desa serta kediaman pribadi oknum kades. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan sama sekali tidak merespons.
Tidak berhenti di situ, Tim Newsbin kemudian menemui pihak Kecamatan Cisaat untuk meminta penjelasan resmi. Pertemuan dilakukan pada Kamis malam (28/8) dengan Giwa, Kasi Binwas Kecamatan Cisaat, yang mewakili Sekmat.
“Kami hanya bisa memfasilitasi agar pihak pelapor bisa bertemu langsung dengan Kepala Desa. Selebihnya, kami serahkan kepada kedua belah pihak,” ujar Giwa.
Sayangnya, upaya tersebut kembali menemui jalan buntu. Meski hadir di kantor kecamatan, oknum Kepala Desa Gunungjaya menolak menemui Tim Newsbin di ruang Binwas, dan memilih berada di area pelayanan. Bahkan ketika Sekmat mencoba menghubungi, oknum kades beralasan sedang ada perjalanan ke Kuningan.
Menariknya, ketika ditanya soal kejanggalan data yang dibawa Tim Newsbin, Sekmat menegaskan, “Kalau saya lihat, tidak rasional. Antara usia dengan ijazah yang ditunjukkan jelas tidak nyambung.”
Untuk memperkuat data, Tim Newsbin juga membawa dokumen dugaan ijazah palsu tersebut ke Kantor Kemenag Kota Sukabumi. Salah satu staf Sanawiah menilai terdapat ketidaksesuaian mendasar dalam fisik ijazah.
“Ijazah ini terlihat berbeda. Dari segi penulisan dan redaksi kalimat, jelas tidak sama dengan yang asli,” ungkapnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, oknum Kepala Desa Gunungjaya tetap bungkam dan belum memberikan klarifikasi. Publik kini menunggu langkah tegas aparat terkait agar isu dugaan ijazah palsu ini tidak terus menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi di tingkat desa. (Red)
