Bekasi. Buser Fakta Pendidikan.com
Proyek galian kabel optik sepanjang 25.925 meter milik PT Indo Internet Tbk di Kabupaten Bekasi berubah dari pembangunan infrastruktur menjadi ancaman nyata. Rekomendasi resmi dari Dinas SDABMBK diduga tak lebih dari kertas tanpa arti—dilanggar terang-terangan di lapangan.
Investigasi mengungkap fakta yang tak bisa ditutup-tutupi: standar keselamatan kerja diabaikan, lingkungan dibiarkan semrawut, dan warga jadi korban.
Pelanggaran Terang-Benderang di Lapangan
1. Lubang Maut Tanpa Pengaman
Galian sedalam 1,5 meter di bahu jalan menganga tanpa police line, tanpa pelindung, tanpa rambu. Tanah hasil galian bahkan meluber hingga badan jalan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif—ini undangan terbuka bagi kecelakaan.
2. Pekerja Tanpa Perlindungan
Pekerja turun ke lubang dalam tanpa helm, tanpa harness, tanpa pengaman longsor. Dalam kondisi lalu lintas padat, satu getaran dari kendaraan berat bisa berujung tragedi. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terlihat nyata di depan mata.
3. Kabel Optik Menjadi Jerat
Tanggal 4 April 2026, seorang warga bernama Dapot Manurung terjatuh setelah terlilit kabel optik yang menjuntai sembarangan di sisi galian. Kabel tidak digulung, tidak diamankan—dibiarkan menjadi perangkap di ruang publik.
Dinas Bungkam, Pengawasan Dipertanyakan
Sikap diam dari Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi memicu kemarahan warga. Rekomendasi teknis yang seharusnya jadi acuan keselamatan justru diabaikan tanpa konsekuensi yang jelas.
“Kalau rekomendasi dilanggar tapi dibiarkan, ini bukan lagi kelalaian—ini pembiaran,” ujar warga Cikarang Barat.
Desakan publik kini mengarah pada penghentian total proyek. Dengan panjang mencapai 25 kilometer, proyek ini dinilai bukan skala kecil—namun justru minim pengawasan.
Ancaman Pidana di Depan Mata
Kelalaian yang menyebabkan korban bukan sekadar pelanggaran teknis. Ini berpotensi masuk ranah pidana, termasuk:
Pasal 359 KUHP
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jika terbukti, konsekuensinya bukan sekadar sanksi administratif—tetapi jerat hukum.
Publik Menunggu Tindakan, Bukan Alasan
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Indo Internet Tbk belum memberikan klarifikasi. Sementara itu, pejabat terkait juga belum terlihat turun langsung ke lokasi.
Kini pertanyaan publik menguat: apakah pemerintah daerah akan bertindak tegas, atau menunggu korban berikutnya?
Ketika lubang dibiarkan menganga dan kabel menjadi jerat, satu hal jadi jelas—yang dipertaruhkan bukan hanya proyek, tapi nyawa manusia. (Rohman)
