Kota Bekasi, Buserfaktapendidika.com
Sejumlah proyek peningkatan saluran drainase di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, menjadi sorotan setelah informasi di lapangan mengarah pada praktik konsolidasi paket pekerjaan yang sebelumnya merupakan pengadaan langsung (PL) bernilai kecil.
Dari 8 Paket Menjadi Satu, Nilai Melonjak ke Rp 1,4 Miliar Lebih
Di wilayah RW 37 dan beberapa RW lainnya, delapan paket proyek Pengadaan Langsung (PL) disebut-sebut digabung menjadi satu paket besar bertajuk “Proyek Konsolidasi”, dengan nilai kontrak lebih dari Rp 1,4 miliar. Paket tersebut dikerjakan oleh CV Lego Santri Mandiri (LSM).
Konsolidasi serupa juga terjadi pada wilayah lain. Di RW 16 dan sejumlah RW lainnya, sebanyak 13 paket PL disatukan menjadi satu paket pekerjaan dengan nilai kontrak lebih dari Rp 1,5 miliar, dan dikerjakan oleh PT Estri Gracia Abadi. Menariknya, kedua paket bernilai besar itu disebut-sebut dikerjakan oleh pihak yang sama, hanya menggunakan perusahaan berbeda.
Pemasangan U-Ditch, Tapi Diduga Menggunakan Produk Tak Bermerek
Proyek peningkatan saluran itu mencakup pemasangan U-Ditch ukuran 40, 50, hingga 60 milimeter.
Namun hasil investigasi di lapangan menemukan bahwa U-Ditch yang digunakan tidak memiliki merek pabrikan, meski Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi telah menetapkan daftar perusahaan penyedia U-Ditch yang lulus uji kualitas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait standar material yang digunakan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Kontraktor Lokal Mengeluh: "Kami Bayar Pajak, Tapi Tidak Diberdayakan"
Sejumlah keterangan yang dihimpun dari pelaku usaha jasa konstruksi lokal menyebut bahwa pola konsolidasi paket tersebut lebih banyak menguntungkan kontraktor besar. Akibatnya, kontraktor kecil dan pemula—yang selama ini menjadi mitra Pemkot Bekasi serta rutin membayar pajak perusahaan—merasa tersisihkan dan kehilangan peluang pekerjaan.
.Sebaliknya, proyek justru didominasi perusahaan dari luar Kota Bekasi yang disebut tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak.
DBMSDA Dinilai Abaikan UMKM Konstruksi
Para pelaku UMKM konstruksi mempertanyakan sikap DBMSDA Kota Bekasi yang dinilai tidak memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur daerah.
“Padahal UMKM lokal itu sudah berinvestasi, taat administrasi, dan membayar pajak di Kota Bekasi. Tapi malah tidak mendapat ruang,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini ditayangkan, DBMSDA Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait alasan konsolidasi proyek, standar material U-Ditch, serta kebijakan pemberdayaan kontraktor lokal. (Redaksi)
