Kota Bekasi, Buserfaktapendidikan.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Drs. Junaedi, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi, Dicky Irawan, menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Rakor dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekretaris Daerah Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sekda Punya Peran Sentral dalam Tata Kelola Pemerintahan
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis Sekretaris Daerah sebagai penggerak utama roda pemerintahan di daerah.
Menurutnya, Sekda tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi penyeimbang dan simpul koordinasi antara kepala daerah, perangkat birokrasi, dan masyarakat.
“Tugas Sekda bukan hanya sebagai motor, juga sebagai pengimbang dan tumpuan bagi kepala daerah dengan segala kebijakan dan dinamikanya. Sekda memiliki peran penting sebagai simpul informasi dan sinergi. Di tengah situasi saat ini, Sekda harus menjadi motor kolaborasi antara seluruh pegawai dan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik serta ASN benar-benar jadi pelayan terbaik bagi masyarakat,” ujar Mendagri Tito.
Forum Strategis Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.
Beberapa agenda utama yang dibahas antara lain:
Sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan nasional
Strategi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal
Pengendalian PPPK dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur
Program pembangunan berbasis Inpres dan Banpres
Pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di daerah
Kota Bekasi Fokus Wujudkan Pembangunan yang Selaras dan Responsif
Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah agar sejalan dengan prioritas nasional dan tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat.
“Giat ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Bagi kami di Kota Bekasi, hasil dari rakor ini akan jadi acuan dalam memastikan program pembangunan daerah tersinergi dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab tantangan lokal secara nyata,” jelas Junaedi.
Ia menambahkan, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap aspirasi warga.
Kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Bappelitbangda dan seluruh ASN, akan terus ditingkatkan agar pembangunan di Kota Bekasi semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Arah Pembangunan Semakin Terintegrasi
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap arah pembangunan ke depan semakin terintegrasi, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. (Sof/Pas)
