Jakarta, Buserfaktapendidikan.com
Kebebasan pers kembali menjadi sorotan publik setelah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan Istana milik seorang reporter CNN Indonesia. Pencabutan dilakukan usai wartawan tersebut melontarkan pertanyaan mengenai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025) di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Peristiwa itu terjadi ketika Presiden Prabowo baru saja tiba dari kunjungan luar negeri selama sepekan, di mana ia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bertemu dengan sejumlah kepala negara.
“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan di PBB diterima positif oleh banyak pemimpin,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Usai menyampaikan pernyataan, Presiden sempat berbalik meninggalkan awak media. Namun, seorang reporter CNN Indonesia menyelipkan pertanyaan terkait maraknya kasus keracunan menu MBG, “Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus enggak untuk BGN, Pak?”
Prabowo lantas menanggapi pertanyaan tersebut. “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat. Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya memonitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kami akan diskusikan,” ucapnya.
Presiden juga mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan menilai kasus keracunan sebagai masalah serius, meski mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dipolitisasi.
Kartu Pers Dicabut
Tak lama setelah momen itu, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memanggil reporter CNN Indonesia tersebut. Pertanyaan yang diajukan dinilai di luar konteks agenda Presiden hari itu. Alhasil, kartu identitas liputan Istana milik wartawan CNN Indonesia tersebut dicabut.
Padahal, kartu liputan Istana memiliki peran penting karena hanya diberikan kepada jurnalis tertentu melalui proses seleksi ketat, termasuk pengalaman liputan politik dan pemerintahan, rekomendasi redaksi, hingga verifikasi resmi Biro Pers. Tanpa kartu itu, jurnalis tidak dapat meliput aktivitas Presiden di lingkungan Istana.
Reaksi Organisasi Pers
Langkah pencabutan kartu ini memicu perhatian serius dari kalangan pers. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengonfirmasi pihaknya sudah menerima laporan. “Iya, kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menilai pencabutan kartu tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik. “Bila itu benar karena motif pertanyaan MBG, itu penghalangan kerja jurnalistik,” tegasnya.
Menurutnya, tindakan Biro Pers berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers. “Apalagi diatur apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan. Cara seperti itu berpotensi membuat jurnalis hanya menjadi penyampai pesan Istana tanpa bisa bersikap kritis,” ucap Mustafa.
Ia mengingatkan, pers memiliki peran penting bukan hanya sebagai corong informasi, tetapi juga mitra pemerintah dalam mengawasi kebijakan publik. “Jangan sampai Presiden tidak tahu karena jurnalis yang mau bertanya saja tidak diperbolehkan,” tambahnya.
Sorotan terhadap Kebebasan Pers
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi soal kebebasan pers di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mengawal program unggulan seperti MBG, langkah yang dinilai membatasi ruang gerak jurnalis dianggap kontraproduktif terhadap semangat keterbukaan informasi.
Hingga berita ini diturunkan, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan pernyataan resmi. Sementara Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, belum merespons permintaan konfirmasi awak media. (Red)
