Kota Bekasi. Buser Fakta Pendidikan Com
Alokasi anggaran sebesar Rp680,4 juta dari APBD 2025 untuk jasa verifikator independen di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi menuai sorotan tajam. Anggaran jumbo ini tercantum dalam laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan kode RUP 40286707, namun tak menyertakan informasi mendasar: siapa yang diverifikasi, bagaimana rekrutmennya, dan apa tolok ukurnya.
Dengan label samar "Belanja Jasa Tenaga Ahli (Verifikator Independen)", publik hanya disuguhi nominal tanpa penjelasan. Rp56 juta per bulan selama 12 bulan — tanpa kejelasan kompetensi yang dibutuhkan maupun hasil yang diharapkan. Tak heran, publik mempertanyakan: ini untuk pekerjaan atau sekadar formalitas penghabisan anggaran?
Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dinkes Kota Bekasi, Dr. Fikri, belum membuahkan jawaban hingga berita ini diturunkan. Tidak dijelaskan pula bagaimana proses pengadaan ini akan berjalan, meskipun dalam dokumen disebut akan dilaksanakan secara swakelola oleh Dinkes.
Kritik keras disampaikan Ketua Media Cetak dan Online Berkarya, Timbul Sinaga, yang menilai Dinkes Kota Bekasi mengabaikan prinsip keterbukaan anggaran.
> “Ini uang rakyat, bukan dana pribadi. Harus jelas siapa yang merekrut, apa tugasnya, dan bagaimana hasilnya diukur. Jangan cuma andalkan Inspektorat atau BPK, masyarakat juga harus mengawasi,” tegasnya.
Lokasi kegiatan ditetapkan di kantor Dinkes Kota Bekasi, Jl. Pangeran Jayakarta No. 1, Harapan Mulya, Medan Satria, dan dijadwalkan berjalan sepanjang Januari hingga Desember 2025. Namun hingga kini, transparansi terkait mekanisme rekrutmen, indikator kerja, dan akuntabilitas output masih nihil.
Di tengah keterbatasan anggaran di sektor lain, anggaran ratusan juta untuk program tanpa penjelasan rinci ini patut didalami lebih jauh. Apakah Dinkes Kota Bekasi sedang bermain di ruang abu-abu anggaran publik? (Red)
