Politik Uang Bukan Sedekah Politik — Jika Ada Imbalan Suara, Masyarakat Diminta Berani Menolak dan Melaporkan
BEKASI. Buser Fakta Pendidikan. Com
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak jangan sampai berubah menjadi arena transaksi: uang keluar, suara masuk, kekuasaan didapat.
Peringatan keras itu disampaikan Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia (Forkorindo), Tohom TPS, SE., SH., MM. Ia meminta masyarakat tidak terjebak praktik politik uang yang dikemas dengan berbagai dalih, termasuk pemberian menjelang hari pemungutan suara yang kerap disebut “serangan fajar”.
Tohom menilai, apabila pemberian uang atau barang memang ditujukan untuk memengaruhi pilihan pemilih, masyarakat tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah.
“Jangan dibungkus dengan bahasa bantuan, uang transportasi atau pemberian biasa jika tujuan sebenarnya untuk membeli suara. Suara rakyat bukan barang dagangan,” tegas Tohom.
RP50 RIBU–RP100 RIBU: BENARKAH HANYA “BANTUAN”?
Tohom mempertanyakan logika politik yang menjadikan uang sebagai alat untuk mendapatkan suara.
Jika seorang calon mengeluarkan uang untuk memperoleh dukungan, kata dia, masyarakat patut bertanya: apa yang akan terjadi setelah calon tersebut memperoleh kekuasaan?
“Jangan sampai masyarakat hanya menghitung uang yang diterima hari ini, tetapi tidak menghitung konsekuensi dari pilihan tersebut. Uang bisa habis dalam hitungan jam, sementara kebijakan kepala desa berdampak bertahun-tahun,” ujarnya.
Menurutnya, kepala desa bukan sekadar jabatan politik. Kepala desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pengelolaan berbagai program dan anggaran sesuai ketentuan.
Karena itu, memilih pemimpin semestinya bukan berdasarkan siapa yang paling banyak membagi uang, tetapi siapa yang paling layak diberi amanah.
“SERANGAN FAJAR” JANGAN DIANGGAP WARISAN POLITIK
Tohom mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan politik uang sebagai tradisi yang dianggap normal setiap kali pemilihan berlangsung.
“Kalau praktik membeli suara dibiarkan, lama-lama masyarakat akan menganggap demokrasi memang harus dibayar. Itu berbahaya,” katanya.
Ia meminta masyarakat yang menemukan dugaan politik uang untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Sebaliknya, masyarakat diminta mencatat kejadian, mengamankan bukti yang diperoleh secara sah, dan melaporkannya kepada pihak yang memiliki kewenangan agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pembuktian.
JANGAN SAMPAI PEMENANGNYA BUKAN YANG TERBAIK, TAPI YANG PALING BESAR MODALNYA
Tohom menilai demokrasi desa akan kehilangan makna apabila kompetisi kepemimpinan berubah menjadi pertarungan kekuatan finansial.
Calon yang memiliki program terbaik bisa kalah. Calon yang memiliki integritas bisa tersingkir. Sementara calon dengan modal paling besar berpotensi memperoleh keuntungan politik apabila suara dapat dipengaruhi dengan uang.
“Kalau ukuran memilih adalah siapa yang memberikan uang paling besar, lalu di mana ruang bagi integritas, kemampuan dan rekam jejak?” ujarnya.
Ia mengingatkan, masyarakat jangan sampai menjadikan nominal pemberian sebagai ukuran kualitas seorang calon.
Sebab kepala desa yang baik bukanlah orang yang paling banyak mengeluarkan uang sebelum pemilihan, melainkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan amanah setelah terpilih.
JANGAN JUAL SUARA, LALU MENANGIS KETIKA DESA BERMASALAH
Tohom menyampaikan pesan yang lebih keras kepada masyarakat.
“Jangan menjual suara hari ini, kemudian menyesal ketika pembangunan desa tidak sesuai harapan. Jangan menukar hak menentukan masa depan desa dengan uang yang nilainya hanya cukup untuk kebutuhan sesaat.”
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak menentukan pilihan secara bebas dan bertanggung jawab.
Karena itu, warga diminta:
Pertama, menolak pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan.
Kedua, tidak takut menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran melalui jalur resmi.
Ketiga, memilih calon berdasarkan integritas, kemampuan, rekam jejak dan program.
Keempat, tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti serta menyerahkan proses pembuktian kepada pihak berwenang.
TOHOM: DESA BUKAN MESIN ATM BAGI PEMENANG PILKADES
Tohom menutup pernyataannya dengan kritik keras terhadap mentalitas politik transaksional.
“Jangan sampai desa hanya dijadikan kendaraan untuk mengejar kekuasaan. Desa bukan mesin ATM. Jabatan kepala desa bukan tiket untuk mengembalikan modal politik. Karena itu, masyarakat harus cerdas menentukan pilihan.”
Menurutnya, Pilkades seharusnya menjadi momentum memilih pemimpin yang mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.
“Rp50 ribu mungkin bisa membeli kebutuhan hari ini. Rp100 ribu mungkin bisa membuat seseorang tersenyum sesaat. Tetapi jangan sampai harga yang dibayar masyarakat adalah lima atau enam tahun penyesalan.”
Pesannya sederhana:
JANGAN PILIH KARENA UANG. PILIH KARENA KEMAMPUAN.
JANGAN JUAL SUARA. JANGAN GADAIKAN MASA DEPAN DESA.
DAN JIKA ADA DUGAAN POLITIK UANG, JANGAN DIAM—LAPORKAN MELALUI JALUR HUKUM.
Kalau ingin, saya juga bisa membuat versi paling keras dengan gaya headline investigasi nasional, misalnya menggunakan format “MODAL UANG, INCAR KURSI KADES: SIAPA BERANI MEMBELI, SIAPA BERANI MEMBONGKAR?” tanpa mengorbankan kaidah jurnalistik. (Rifai/Rohman)
