SIAK. Buser Fakta Pendidikan. Com
Polemik dugaan ijazah palsu yang kembali menyeret nama Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan, mulai memantik perhatian publik. Isu yang disebut telah lama bergulir itu kembali mencuat di tengah suasana politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak.
Di tengah kembali panasnya isu tersebut, LSM Forum Koordinasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Siak meminta seluruh pihak tidak menjadikan isu hukum sebagai komoditas politik maupun alat untuk membangun opini yang belum ditopang bukti yang jelas.
Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Siak, Syahnurdin, didampingi Sekretaris Forkorindo Zulfahmi, S.Pd.I, yang merupakan mantan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak, menilai polemik yang berulang tanpa kejelasan baru justru berpotensi memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
“Kita berharap suasana kembali adem dan tenang. Jangan setiap isu yang muncul kemudian digoreng sedemikian rupa sampai masyarakat dibuat gaduh. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme hukum. Jangan hanya bermain pada opini,” tegas Syahnurdin.
Menurutnya, langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Siak memanggil Indra Gunawan untuk memberikan klarifikasi patut diapresiasi. Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa lembaga DPRD tidak mengabaikan isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Berdasarkan keterangan Juru Bicara DPRD Siak, Marudut Pakpahan, Indra Gunawan telah memberikan klarifikasi kepada BK dan menyerahkan dokumen terkait persoalan yang pernah ditangani aparat penegak hukum.
Marudut sebelumnya menyatakan bahwa dari dokumen yang diperlihatkan kepada pihaknya, persoalan dugaan ijazah palsu tersebut pernah diproses dan telah melalui gelar perkara. Ia juga menyebut perkara tersebut telah dihentikan melalui SP3.
“Kalau memang dokumen dan proses hukumnya sudah ada, tentu harus kita hormati. Jangan kemudian keputusan aparat penegak hukum yang sudah ditempuh justru terus dipelintir menjadi isu baru,” kata Syahnurdin.
FORKORINDO: KALAU ADA BUKTI BARU, BUKA TERANG!
Syahnurdin menegaskan Forkorindo tidak sedang membela seseorang secara membabi buta. Menurutnya, fungsi kontrol sosial justru harus berjalan berdasarkan data, dokumen, dan bukti.
“Forkorindo tetap menjalankan fungsi kontrol. Kalau ada temuan, kita akan soroti. Kalau ada bukti pelanggaran, kita akan sampaikan kepada aparat penegak hukum. Tetapi jangan sampai tuduhan hanya menjadi senjata untuk menyerang seseorang,” ujarnya.
Ia bahkan meminta pihak yang masih mempersoalkan dugaan tersebut agar tidak berhenti pada pernyataan di ruang publik.
“Kalau memang merasa punya bukti kuat, buka dan bawa ke jalur hukum. Jangan hanya lempar isu, kemudian masyarakat yang dibuat gaduh. Ini negara hukum, bukan negara opini,” tegasnya.
Menurut Syahnurdin, perbedaan pandangan merupakan hal biasa dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan kritik harus dibarengi tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada publik.
“Jangan sampai kritik berubah menjadi pembunuhan karakter. Jangan sampai kepentingan politik membuat seseorang terus dihantam dengan persoalan yang status hukumnya sudah pernah diproses,” katanya.
JANGAN SAMPAI MUSDA GOLKAR JADI PEMICU KEGADUHAN
Syahnurdin juga menyinggung momentum menjelang Musda DPD II Partai Golkar Kabupaten Siak. Ia meminta seluruh elemen politik tidak menjadikan isu pribadi maupun persoalan hukum sebagai alat untuk memperkeruh proses demokrasi internal partai.
“Menjelang Musda, suasana politik memang bisa memanas. Tetapi jangan setiap perbedaan kepentingan kemudian dibungkus dengan isu hukum. Kalau ada persoalan hukum, biarkan hukum yang bekerja. Jangan hukum digantikan oleh opini,” katanya.
Ia meminta masyarakat Siak tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan pembuktiannya.
“Masyarakat jangan menjadi korban perang opini. Cek faktanya. Lihat dokumennya. Dengarkan penjelasan semua pihak. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah tuduhan diulang berkali-kali,” ujarnya.
Syahnurdin juga mengingatkan bahwa semakin besar sebuah tuduhan disebarkan, semakin besar pula tanggung jawab pihak yang menyebarkannya untuk membuktikan kebenarannya.
“Tuduhan bukan bukti. Pengulangan isu bukan pembuktian. Viral bukan berarti benar. Kalau ada bukti, silakan proses. Kalau tidak ada bukti, jangan masyarakat terus dijejali kegaduhan,” tegasnya.
FORKORINDO MINTA DPRD TETAP FOKUS BEKERJA
Syahnurdin berharap persoalan tersebut tidak mengganggu tugas DPRD Kabupaten Siak dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menilai Indra Gunawan sebagai Ketua DPRD merupakan bagian penting dari lembaga legislatif sehingga setiap persoalan yang menyangkut dirinya memang menjadi perhatian publik. Namun, penyelesaiannya harus tetap berdasarkan mekanisme yang berlaku.
“Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD harus tetap bekerja. Masyarakat membutuhkan lembaga legislatif yang fokus mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat, bukan lembaga yang terus diseret ke dalam perang isu,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kritik yang sehat.
“Kritik silakan. Pengawasan wajib. Membongkar dugaan pelanggaran juga silakan. Tetapi semuanya harus berdiri di atas data dan bukti. Jangan jadikan isu sebagai senjata untuk membunuh karakter seseorang.”
Syahnurdin menutup pernyataannya dengan meminta semua pihak menghormati hasil klarifikasi BK DPRD Siak serta proses hukum yang telah ditempuh, sembari tetap membuka ruang apabila di kemudian hari benar-benar terdapat bukti baru yang dapat diverifikasi.
“Kalau ada bukti baru, silakan dibuka secara terang dan diproses sesuai hukum. Tetapi kalau hanya isu lama yang diputar kembali tanpa bukti baru, untuk apa masyarakat dibuat gaduh? Mari kita jaga Siak tetap kondusif dan jangan korbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik sesaat,” pungkasnya. (Martin)
