BEKASI. Buser Fakta Pendidikan. Com
Ada apa dengan pengawasan proyek pembangunan Drainase Jalan Wates–Pintu Air, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi? Proyek bernilai kontrak Rp673.425.134,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 itu kini menjadi sorotan serius. Pelaksanaan pekerjaan diduga mengabaikan tahapan teknis konstruksi, sementara fungsi pengawasan dari konsultan maupun dinas terkait dipertanyakan.
Ketua LSM Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (KAMPAK-RI), Indra Pardede, melontarkan kritik keras dan mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi segera turun tangan melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan yang dilaksanakan CV Karya Citra Anugrah tersebut.
Menurut Indra, sangat tidak masuk akal apabila proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat justru memperlihatkan pelaksanaan pekerjaan yang diduga tidak mengindahkan metode teknis sebagaimana dipersyaratkan.
"Jangan sampai kontraktor hanya mengejar pekerjaan cepat selesai, tetapi mengabaikan kualitas. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor! Kalau spesifikasi teknis saja diduga tidak dijalankan, lalu untuk apa ada konsultan pengawas dan pejabat dinas yang bertanggung jawab mengendalikan pekerjaan?" tegas Indra Pardede.
SUDAH DIBERITAKAN, TAPI DIDUGA TIDAK ADA PERUBAHAN!
Lebih memprihatinkan, persoalan ini sebelumnya telah menjadi sorotan melalui pemberitaan pada 31 Oktober 2026. Namun, berdasarkan investigasi lanjutan tim pada Senin malam, 9 November 2026, masih ditemukan kondisi lapangan yang menimbulkan pertanyaan serius.
Tim investigasi mendapati lokasi pekerjaan masih tergenang air dengan ketinggian diperkirakan mencapai kurang lebih 20 sentimeter. Ironisnya, material U-Ditch justru diturunkan langsung ke lokasi yang masih dalam kondisi tergenang tersebut.
Pemandangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kontraktor sudah memastikan kesiapan dasar saluran sebelum pemasangan? Apakah pengendalian air sudah dilakukan? Di mana konsultan pengawas ketika proses pekerjaan berlangsung?
Jangan sampai kritik masyarakat dan pemberitaan media dianggap angin lalu. Apalagi jika persoalan yang sama terus ditemukan tanpa penjelasan terbuka mengenai langkah perbaikannya.
SPESIFIKASI TEKNIS BUKAN HIASAN DOKUMEN KONTRAK!
Dalam pekerjaan pemasangan U-Ditch, metode pelaksanaan harus mengikuti spesifikasi teknis dan gambar kerja yang telah disetujui.
Apabila dokumen kontrak mensyaratkan hamparan pasir 2–3 sentimeter serta lantai kerja beton setebal 5 sentimeter, ketentuan tersebut bukan pilihan yang boleh dikerjakan sesuka hati kontraktor.
Indra Pardede menduga terdapat pengabaian terhadap tahapan teknis yang berpotensi memengaruhi kualitas dan ketahanan konstruksi.
"Kalau tahapan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam spesifikasi diduga diabaikan, jangan kemudian berlindung di balik alasan pekerjaan sudah selesai. Kami ingin tahu apakah pasir dasar benar-benar dipasang, apakah lantai kerja sesuai ketentuan, dan apakah pemasangan U-Ditch dilakukan di atas dasar yang layak. Semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar laporan di atas meja," ujarnya.
KONSULTAN PENGAWAS DAN DINAS JANGAN HANYA GAGAH DI ATAS KERTAS!
Sorotan paling tajam kini mengarah kepada konsultan pengawas dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.
Sebab, pengawasan proyek bukan sekadar menandatangani laporan, menerima dokumentasi, atau menunggu pekerjaan dinyatakan selesai. Pengawasan seharusnya memastikan setiap tahapan konstruksi sesuai spesifikasi dan segera menghentikan atau mengoreksi pekerjaan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Jika memang sudah dilakukan pengawasan, masyarakat berhak mengetahui: teguran apa yang telah diberikan? Apakah ada instruksi perbaikan? Apakah pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi pernah ditolak? Bagaimana hasil pemeriksaan lapangan dari PPK dan PPTK?
Jangan sampai ketika masyarakat bersuara, semua pihak memilih diam. Namun ketika pencairan anggaran tiba, administrasi justru berjalan lancar.
BUPATI BEKASI DAN INSPEKTORAT HARUS TURUN, BUKAN SEKADAR MENERIMA LAPORAN!
Indra Pardede secara khusus meminta Bupati Bekasi dan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi turun langsung ke lokasi.
Ia juga mendesak Inspektorat melakukan audit investigatif apabila berdasarkan pemeriksaan awal ditemukan indikasi penyimpangan, dengan menelusuri:
Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar kontrak.
Ketebalan hamparan pasir dan lantai kerja beton.
Kondisi dasar saluran sebelum pemasangan U-Ditch.
Kualitas serta dimensi material U-Ditch.
Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB dan kontrak.
Laporan konsultan pengawas, progres fisik, serta pembayaran pekerjaan.
"Jangan menunggu masyarakat berteriak lebih keras baru kemudian sibuk melakukan pemeriksaan. Inspektorat harus hadir memastikan tidak ada uang rakyat yang disalahgunakan. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan ada yang dilindungi hanya karena memiliki kontrak pekerjaan pemerintah," tegas Indra.
JANGAN SAMPAI DRAINASE BARU DIBANGUN, TETAPI MUTUNYA SUDAH MENJADI PERTANYAAN!
Proyek senilai Rp673 juta lebih ini bukan proyek pribadi CV Karya Citra Anugrah. Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak membutuhkan bangunan yang sekadar terlihat selesai, tetapi membutuhkan saluran drainase yang benar-benar berfungsi dan dibangun sesuai standar teknis.
Kini, pertanyaan publik semakin keras: apakah konsultan pengawas benar-benar menjalankan tugasnya? Apakah PPK dan PPTK mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan? Apakah Dinas terkait berani mengambil tindakan apabila ditemukan ketidaksesuaian?
Jangan sampai pengawasan hanya tajam dalam laporan administrasi, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan persoalan nyata di lapangan.
LSM KAMPAK-RI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada pemeriksaan dan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Sebab, uang rakyat tidak boleh diperlakukan seperti uang tanpa pemilik. Setiap rupiah APBD wajib menghasilkan pembangunan yang berkualitas, bukan menyisakan tanda tanya tentang tanggung jawab dan pengawasan. (Rohman/Rifai)
