Kabupaten Bekasi . Buser Fakta Pendidikan. Com
Aroma dugaan intimidasi mulai menyelimuti tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Padahal proses pencalonan masih berada pada tahap pemberkasan. Namun, video yang viral di media sosial justru memunculkan dugaan adanya ancaman terhadap masyarakat dengan menggunakan isu bantuan sosial (Bansos) sebagai alat untuk memengaruhi pilihan politik warga.
Peristiwa tersebut diduga terjadi dalam sebuah pertemuan warga di Jalan Raya Pertamina, Kampung Wates, RT 07/RW 08, Dusun 3, Desa Kedung Jaya. Dalam video yang beredar luas, seorang yang disebut-sebut sebagai juru bicara bakal calon Kepala Desa Juhari, yakni Joro, diduga menyampaikan pernyataan yang mengundang kemarahan masyarakat.
Pernyataan yang diduga berbunyi, "Kalau tidak memilih Juhari, bantuan sosial akan dihapus," menjadi sorotan publik. Apabila ucapan tersebut benar disampaikan, maka dugaan itu dinilai bukan sekadar kampanye, melainkan dapat mengarah pada intimidasi terhadap hak politik masyarakat.
Ketua DPD LSM KAMPAK-RI Jawa Barat, Indra Pardede, mengecam keras dugaan tersebut. Menurutnya, tidak boleh ada pihak mana pun yang menjadikan bantuan sosial sebagai alat tekanan politik.
"Kalau benar ancaman itu disampaikan, maka ini merupakan bentuk dugaan teror psikologis kepada masyarakat. Demokrasi tidak boleh dibangun dengan rasa takut. Hak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh diperdagangkan ataupun diancam dengan pencabutan bansos," tegas Indra Pardede kepada awak media.
Indra juga mempertanyakan sikap aparat dan penyelenggara yang hingga kini dinilai belum memberikan respons tegas, meski video dugaan intimidasi tersebut telah beredar luas di media sosial.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut dibiarkan tanpa penanganan, masyarakat akan menilai bahwa praktik intimidasi dalam Pilkades dianggap sebagai hal yang lumrah.
LSM KAMPAK-RI mendesak Polsek Babelan, Polres Metro Bekasi, Pemerintah Kecamatan Babelan, Panitia Pilkades, serta instansi terkait segera melakukan penyelidikan terhadap video yang telah viral tersebut.
Indra mengingatkan bahwa apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur ancaman atau pemaksaan, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan memaksa orang lain secara melawan hukum serta ketentuan pidana lain yang relevan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Selain itu, aturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada prinsipnya mewajibkan pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta melarang intimidasi, penyalahgunaan jabatan, maupun tekanan terhadap pemilih.
Masyarakat juga mempertanyakan kapasitas pihak yang diduga mengeluarkan ancaman tersebut.
"Siapa sebenarnya Joro sehingga seolah-olah dapat menentukan seseorang layak atau tidak menerima bansos? Apakah kewenangan penyaluran bansos berada di tangannya? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka agar tidak menyesatkan masyarakat," ujar Indra.
Menurutnya, apabila benar yang bersangkutan masih memiliki peran dalam pengurusan bantuan sosial di desa, maka dugaan penggunaan posisi tersebut untuk kepentingan politik harus diusut secara transparan.
Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara Pilkades. Publik kini menunggu apakah dugaan intimidasi tersebut akan diproses secara profesional atau justru berlalu tanpa kepastian hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, bakal calon Kepala Desa Juhari, Joro, Pemerintah Desa Kedung Jaya, maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Rifai/Rohman)
