SIAK. Buser Fakta Pendidikan.Com
Kesabaran masyarakat terkait polemik lahan Balai Kayang tampaknya telah berada di ujung tanduk. Setelah berbagai hearing, rapat, dan pembahasan yang digelar DPRD Siak belum juga melahirkan langkah konkret, puluhan anggota Kelompok Tani Kenduduk Putih memilih mendatangi langsung rumah dinas Ketua DPRD Siak untuk menagih janji yang selama ini dinilai hanya bergema di ruang sidang.
Kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Aksi tersebut menjadi sinyal keras bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan DPRD dalam menyelesaikan persoalan Balai Kayang mulai terkikis.
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kuat, DPRD Siak dinilai belum menunjukkan keberanian politik yang cukup untuk membuka secara terang-benderang seluruh fakta di balik sengketa lahan yang telah lama menjadi perbincangan publik.
"Kami datang untuk menagih komitmen DPRD. Jangan sampai hearing hanya menjadi panggung pencitraan tanpa keberanian mengambil keputusan. Jika benar berpihak kepada rakyat, bentuk segera tim penyelesaian lahan Balai Kayang," tegas Ketua Kelompok Tani Kenduduk Putih, Tatang Syafrawi.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan yang semakin meluas. Masyarakat menilai pembahasan yang terus berulang tanpa hasil nyata hanya memperpanjang ketidakjelasan dan memelihara tanda tanya yang tak kunjung terjawab.
Menurut Tatang, pembentukan tim penyelesaian merupakan ujian sesungguhnya bagi DPRD Siak. Sebab tanpa langkah tersebut, berbagai pernyataan keberpihakan kepada rakyat hanya akan dianggap sebagai slogan politik yang kehilangan makna.
"Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menguasai lahan tersebut, apa dasar hukumnya, bagaimana proses peralihannya, dan siapa saja pihak yang terlibat. Semua harus dibuka secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
Kelompok tani juga mendesak DPRD menelusuri legalitas penguasaan lahan oleh PT Eka Daya Yakin Mandiri, termasuk proses hibah kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang menurut mereka harus dibuka secara terang kepada publik.
"Kami meminta DPRD jangan takut membongkar fakta. Bentuk tim, buka seluruh dokumen, telusuri seluruh proses, dan panggil semua pihak yang berkaitan dengan Balai Kayang. Rakyat berhak mengetahui kebenaran," katanya.
Namun ironi terjadi saat rombongan tiba di rumah dinas Ketua DPRD. Orang yang hendak ditemui justru tidak berada di tempat. Seorang pegawai rumah dinas menyampaikan bahwa Ketua DPRD sedang berada di Pekanbaru.
"Pak Ketua ke Pekanbaru, Pak. Tadi pagi berangkatnya," ujar pegawai tersebut.
Meski alasan ketidakhadiran tersebut disampaikan sebagai agenda perjalanan ke Pekanbaru, kekecewaan masyarakat tidak dapat disembunyikan. Bagi sebagian anggota kelompok tani, kondisi itu semakin menambah daftar panjang pertanyaan mengenai keseriusan penanganan persoalan Balai Kayang.
Di mata mereka, persoalan yang menyangkut hak dan kepentingan masyarakat luas seharusnya memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan sekadar menjadi bahan diskusi yang berulang tanpa ujung yang jelas.
Tatang bahkan mengingatkan bahwa semakin lama pembentukan tim penyelesaian ditunda, semakin besar pula ruang bagi munculnya spekulasi publik.
"Jangan sampai muncul persepsi bahwa DPRD hanya berani berbicara, tetapi tidak berani bertindak. Jika serius membela kepentingan masyarakat, buktikan sekarang juga dengan membentuk tim penyelesaian lahan Balai Kayang," tegasnya.
Polemik Balai Kayang kini bukan lagi sekadar sengketa lahan. Persoalan ini telah berkembang menjadi ujian terhadap keberanian politik DPRD Siak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan membela kepentingan rakyat.
Publik menunggu apakah DPRD akan benar-benar membuka seluruh dokumen, membentuk tim independen, dan mengungkap fakta yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Atau sebaliknya, membiarkan persoalan tersebut terus mengendap hingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif semakin tergerus.
"Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami datang menuntut tanggung jawab politik wakil rakyat kepada masyarakat. Bentuk segera tim penyelesaian lahan Balai Kayang dan ungkap seluruh fakta yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar di Kabupaten Siak," pungkas Tatang.
Kini bola berada di tangan DPRD Siak. Rakyat sudah datang mengetuk pintu. Pertanyaannya, apakah wakil rakyat akan menjawab tuntutan tersebut dengan tindakan nyata, atau kembali membiarkannya tenggelam dalam tumpukan agenda dan rapat yang tak kunjung menghasilkan keputusan? (Martin)
