Bekasi. Buser Fakta Pendidikan. Com
Pengelolaan Dana BOS Reguler dan BOPD di SMK Negeri 1 Babelan kini menjadi sorotan keras publik. Anggaran pendidikan yang mencapai Rp3.631.180.000 diduga tidak berbanding lurus dengan kondisi fisik sekolah yang justru memprihatinkan.
Ironisnya, saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut, kepala sekolah dinilai tidak mampu memberikan penjelasan rinci kepada tim investigasi dan awak media.
Ketua DPD LSM Kampak RI, Indra Pardede, dengan tegas menyebut adanya dugaan kuat ketidaksesuaian antara laporan penyerapan anggaran dengan fakta di lapangan.
“Kami menduga kuat ada yang tidak beres dalam pengelolaan Dana BOS Reguler dan BOPD di SMK Negeri 1 Babelan. Anggaran miliaran rupiah terserap, tapi kondisi sekolah seperti tidak tersentuh perawatan,” tegas Indra kepada awak media.
Berdasarkan laporan K7 tahun 2025, sejumlah item anggaran yang menjadi sorotan di antaranya pembelian buku sebesar Rp201.914.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp16.050.000, asesmen dan pengembangan profesi guru Rp711.660.000, langganan daya dan jasa Rp134.683.500, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah mencapai Rp464.434.000.
Namun fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar. Tim investigasi menemukan sejumlah plafon sekolah dalam kondisi rusak dan terancam roboh, dinding sekolah kusam dan tak terawat, serta toilet siswa yang memprihatinkan dan diduga tidak pernah mendapatkan perawatan serius.
“Kalau anggaran pemeliharaan ratusan juta benar-benar direalisasikan, kenapa kondisi sekolah masih seperti bangunan yang luput dari sentuhan perawatan?” ujar Indra.
Sorotan tajam juga mengarah pada anggaran penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp111.639.000. Pihak sekolah disebut tidak mampu menjelaskan secara terbuka terkait keberadaan maupun pengadaan barang multimedia tersebut.
Padahal, menurut informasi yang dihimpun, sebagian fasilitas multimedia juga telah dikirim langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya potensi tumpang tindih anggaran.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi. Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya dinikmati siswa justru diduga menjadi bancakan oknum tertentu,” kecamnya.
LSM Kampak RI memastikan pihaknya akan segera melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya agar dilakukan audit dan uji materi terhadap seluruh realisasi anggaran berdasarkan laporan K7 dan kondisi nyata di lapangan.
Indra juga meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap dugaan penyimpangan anggaran pendidikan yang nilainya fantastis tersebut.
“Kalau memang penggunaan anggaran sesuai aturan, tunjukkan secara transparan. Jangan alergi terhadap kontrol sosial. Kami ingin aparat turun langsung membongkar dugaan penyimpangan ini sampai tuntas,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMK Negeri 1 Babelan belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan LSM Kampak RI. ( Rohman)
