KOTA BEKASI.Buser Fakta Pendidikan. Com
Program Sekolah Maung yang digembar-gemborkan sebagai jalur pendidikan bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu kini menghadapi ujian serius di lapangan. SMA Negeri 1 Bekasi menjadi sorotan setelah muncul gelombang keluhan dari orang tua siswa yang menilai proses verifikasi dokumen berlangsung tidak transparan, berubah-ubah, dan berpotensi menggugurkan peserta hanya karena persoalan administratif.
Ironisnya, yang dipersoalkan bukan nilai, bukan prestasi, bahkan bukan keabsahan dokumen, melainkan legalisir dan notifikasi perbaikan berkas yang muncul ketika waktu pendaftaran hampir habis.
Sejumlah orang tua mengaku anak mereka yang memiliki rekam jejak prestasi justru terancam tersingkir bukan karena kalah bersaing, melainkan karena aturan verifikasi yang dianggap tidak jelas dan pemberitahuan yang muncul pada menit-menit terakhir.
Dokumen Asli Tak Cukup, Stempel Jadi Penentu Nasib?
Keluhan terbesar mengarah pada kewajiban legalisir dokumen. Padahal para orang tua mengaku telah menunjukkan dokumen asli saat proses verifikasi.
Muncul pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan publik: jika dokumen asli sudah diperlihatkan dan dapat diverifikasi langsung, mengapa legalisir masih dijadikan syarat yang dapat menggugurkan peserta?
Dalam praktik administrasi, legalisir memang berfungsi mengesahkan salinan dokumen. Namun ketika dokumen asli sudah berada di tangan petugas verifikasi, sejumlah orang tua menilai kewajiban legalisir di saat waktu sangat terbatas justru berubah menjadi hambatan administratif yang memberatkan.
Akibatnya, siswa yang telah berjuang mengumpulkan prestasi selama bertahun-tahun terancam kehilangan haknya hanya karena persoalan stempel.
Notifikasi Tengah Malam, Orang Tua Dibuat Panik
Polemik semakin memanas ketika sistem pendaftaran dilaporkan mengirim notifikasi perbaikan dokumen pada malam hari menjelang batas akhir verifikasi.
Orang tua mengaku dibuat panik karena pemberitahuan tersebut muncul ketika waktu perbaikan hampir habis. Pada saat yang sama, kesempatan mengurus dokumen tambahan maupun legalisir praktis sudah tidak tersedia.
Publik pun mempertanyakan profesionalitas sistem verifikasi yang digunakan.
Jika memang terdapat kekurangan dokumen, mengapa tidak diinformasikan sejak awal proses? Mengapa koreksi baru muncul ketika tenggat waktu tinggal hitungan jam? Apakah seluruh peserta memperoleh perlakuan yang sama atau justru ada perbedaan mekanisme dalam proses verifikasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini masih menunggu jawaban resmi.
Semangat Sekolah Rakyat Terancam Tergelincir oleh Birokrasi
Program Sekolah Maung merupakan gagasan unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didorong oleh Dedi Mulyadi dengan semangat memberikan akses pendidikan yang adil bagi masyarakat.
Namun berbagai keluhan yang muncul justru memperlihatkan paradoks. Di satu sisi pemerintah berbicara tentang sekolah rakyat, keterbukaan, dan kesempatan yang sama. Di sisi lain, sejumlah peserta mengaku terhambat oleh prosedur administratif yang muncul di detik-detik terakhir.
Jika kondisi ini benar terjadi secara sistemik, maka yang tersingkir bukan hanya peserta didik, tetapi juga semangat keadilan yang menjadi fondasi program tersebut.
Kepala Sekolah dan KCD Diminta Tidak Bersembunyi di Balik Sistem
Sorotan kini mengarah kepada pihak SMA Negeri 1 Bekasi dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah III.
Publik menilai alasan "sistem yang menentukan" tidak cukup untuk menjawab keresahan masyarakat. Sebab sistem dibuat, dijalankan, dan diawasi oleh manusia serta institusi pendidikan.
Karena itu, masyarakat menuntut penjelasan terbuka mengenai:
Dasar hukum kewajiban legalisir ketika dokumen asli telah ditunjukkan.
Jumlah peserta yang gagal verifikasi beserta alasan detailnya.
Waktu pasti munculnya notifikasi perbaikan dokumen.
Mekanisme pengawasan agar tidak terjadi dugaan perlakuan berbeda antar peserta.
Ketiadaan penjelasan hanya akan memperbesar kecurigaan publik terhadap integritas proses seleksi.
Jangan Sampai Sekolah Maung Berubah Menjadi Sekolah yang Membingungkan Rakyat
Kasus SMA Negeri 1 Bekasi menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program yang dibangun untuk membuka jalan bagi siswa berprestasi jangan sampai justru dikenal karena persoalan administrasi yang membingungkan masyarakat.
Prestasi seharusnya menjadi ukuran utama. Bukan kecepatan orang tua berburu stempel legalisir ketika waktu pendaftaran tinggal hitungan jam.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMA Negeri 1 Bekasi dan KCD Pendidikan Jawa Barat Wilayah III belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai keluhan yang berkembang. Sesuai amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, ruang hak jawab dan hak klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait. (Udin/Rifai)
