Kabupaten Bogor. Buser Fakta Pendidikan. Com
Bau tak sedap kembali tercium dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Kabupaten Bogor. Bukan sekadar soal angka, tapi soal pola—dan pola itu tampak terlalu rapi untuk disebut kebetulan.
Alih-alih mendapat klarifikasi substantif, tim aliansi media justru disuguhi jawaban “copy-paste” dari sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Kemang hingga Cileungsi (Citeureup). Dari SMP Negeri 2 Kemang sampai SD Negeri Tarikolot 03 dan SD Negeri Tarikolot 04, respons yang diberikan nyaris identik: normatif, datar, dan menghindari inti pertanyaan.
Perbedaannya? Hanya kop surat. Isinya? Seperti satu naskah yang dibagikan massal.
Padahal, merujuk pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 yang diperbarui melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, peran Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota bukan sekadar simbolis. Ia adalah pengarah, pengendali, sekaligus penanggung jawab penuh atas tata kelola Dana BOS. Artinya, jika terjadi keseragaman respons yang janggal, publik berhak menelusuri dari mana arah itu berasal.
Ketua tim aliansi media, Timbul Sinaga, menyebut fenomena ini bukan sekadar keanehan administratif, melainkan indikasi kuat adanya kendali terpusat.
“Kami bertanya soal kesesuaian laporan K7 dengan realisasi dana. Tapi jawabannya hanya ‘sudah sesuai aturan’. Ini bukan klarifikasi—ini penghindaran yang terstruktur,” tegasnya.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pun berujung buntu. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp tak kunjung berbalas. Diamnya pejabat publik dalam isu sepenting ini bukan sekadar sikap pasif—melainkan sinyal yang bisa ditafsirkan luas.
Dalam tata kelola anggaran publik, transparansi bukan basa-basi administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan. Ketika jawaban seragam muncul tanpa menyentuh substansi, publik patut curiga: apakah ini sekadar kebetulan birokratis, atau ada skenario yang dikendalikan dari satu pintu?
Lebih jauh, sikap defensif yang terkesan terkoordinasi justru mempertebal dugaan adanya upaya sistematis untuk meredam pertanyaan publik. Jika benar demikian, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya laporan keuangan—tetapi integritas lembaga pendidikan itu sendiri.
Aliansi media bersama sejumlah LSM kini bersiap membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dugaan maladministrasi hingga potensi pelanggaran tata kelola anggaran akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Desakan juga mengarah ke Bupati Bogor agar tidak tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah yang terlibat menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditunda.
Jika ada yang salah, publik tidak butuh narasi—publik butuh tindakan.
Sebab pada akhirnya, Dana BOS bukan milik birokrasi. Itu adalah hak siswa. Dan setiap rupiah yang tak bisa dijelaskan, adalah pertanyaan yang belum dijawab. ( Red)
