BOGOR. Buser Fakta Pendidikan. Com
Ribuan massa turun ke jalan, Senin (4/5/2026), mengepung Kantor Bupati Bogor di Jalan Tegar Beriman. Suara mereka satu: tambang berizin yang ditutup harus segera dibuka kembali. Di tengah terik dan ketidakpastian, tuntutan itu bukan sekadar aspirasi—ini soal perut.
Kebijakan penutupan tambang yang sebelumnya diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini berbalik menjadi tekanan sosial yang nyata. Wilayah seperti Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang yang selama ini hidup dari aktivitas tambang, mendadak kehilangan denyut ekonominya.
Di hadapan massa yang memadati halaman kantor, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, tak bisa lagi bermain aman. Ia turun langsung, mencoba meredam gejolak sekaligus menyampaikan pesan yang terdengar lebih seperti desakan daripada sekadar pernyataan resmi.
“Kami bukan tidak memperjuangkan. Di tempat ini, di hadapan bapak dan ibu sekalian, kami meminta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar membuka kembali tambang yang sudah berizin,” tegas Rudy.
Pernyataan itu membuka satu fakta: ada tarik-menarik kepentingan antara kebijakan lingkungan dan realitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi bicara soal dampak, sementara rakyat di bawah bicara soal makan hari ini.
Rudy bahkan menambahkan, masyarakat Kabupaten Bogor siap diatur dan tunduk pada regulasi yang disiapkan pemerintah provinsi. Sebuah pernyataan yang secara halus menyindir—aturan boleh ketat, tapi jangan mematikan.
“Pak Gubernur, tolong kami,” ucapnya, singkat tapi sarat makna.
Di balik kalimat itu, tersimpan tekanan besar: puluhan ribu warga menggantungkan hidup dari sektor tambang. Ketika tambang ditutup, yang ikut terkubur bukan hanya aktivitas, tapi juga harapan.
Ironisnya, di saat aktivitas dihentikan, Pemerintah Kabupaten Bogor justru sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk jalur tambang. Sebuah langkah yang terkesan timpang—di satu sisi disiapkan, di sisi lain dihentikan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari: apakah kebijakan ini benar-benar solusi, atau justru menciptakan masalah baru?
Jika pemerintah provinsi tetap bergeming tanpa solusi konkret, maka yang terjadi bukan sekadar demonstrasi—melainkan akumulasi kekecewaan yang bisa meledak lebih besar.
Rakyat sudah bicara. Sekarang giliran pemerintah menentukan: mendengar, atau membiarkan suara itu berubah jadi kemarahan. (Red)
