Cikarang. Buser Fakta Pendidikan. Com
Pernyataan Kepala SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, Nanang Garniwan, yang menyebut dugaan perselingkuhan dirinya sebagai “hoaks” justru membuka babak baru penuh tanda tanya. Publik kini bukan hanya menyoroti tuduhan, tetapi juga mempertanyakan sikap diam tanpa langkah hukum.
Logikanya sederhana: jika tudingan itu fitnah, mengapa tidak dilaporkan ke kepolisian?
Alih-alih membawa perkara ke ranah hukum, Nanang memilih membantah. Namun bantahan itu berhadapan langsung dengan hasil penelusuran awak media yang mengarah pada pertemuan dirinya dengan seorang perempuan berinisial Tri Wulan di sebuah hotel di kawasan Cikarang.
Lebih jauh, komunikasi yang disebut berasal dari Tri Wulan melalui pesan WhatsApp justru menguatkan dugaan tersebut. Ia mengakui berada di hotel bersama Nanang dengan alasan menawarkan unit kendaraan. Dalih yang bagi sebagian pihak sulit diterima nalar.
Ketua Umum LSM Forkorindo, Tohom TPS, menyampaikan kritik tajam.
“Kalau sekadar menawarkan mobil, kenapa harus di dalam kamar hotel? Ini bukan hanya janggal, tapi menampar logika publik,” ujarnya.
Investigasi juga mencatat detail yang tidak bisa diabaikan: penggunaan kendaraan Toyota Rush B 1116 FOC yang dikemudikan Nanang pada 7 April 2026, serta keberadaan Honda Brio merah B 2034 FYR di area parkir Lippo Mall Cikarang yang dikaitkan dengan pihak perempuan.
Namun hingga kini, semua fakta itu masih menggantung tanpa pembuktian hukum yang tegas.
Yang lebih mengherankan, laporan resmi dari Forkorindo kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat belum berbuah tindakan berarti. Tidak ada sanksi, tidak ada klarifikasi terbuka, dan tidak ada transparansi kepada publik.
Diamnya institusi justru memperlebar ruang spekulasi.
Padahal, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah simbol moral di dunia pendidikan. Ketika dugaan pelanggaran etik muncul, pembiaran hanya akan merusak kepercayaan publik.
Desakan pun mengarah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur Dedi Mulyadi, untuk turun tangan.
“Kalau ini dibiarkan, pesan apa yang sampai ke siswa? Bahwa etika bisa dinegosiasikan?” tegas Tohom.
Kasus ini kini bukan sekadar isu pribadi, melainkan ujian bagi integritas lembaga pendidikan dan keberanian pemerintah dalam menegakkan standar moral.
Pertanyaannya tinggal satu: ini benar hoaks, atau ada sesuatu yang sedang dihindari? (Rifai/Udin)
