Bekasi.Buser Fakta Pendidikan. Com
Aroma busuk dugaan penyimpangan proyek kembali menyeruak. Kali ini, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 4 Babelan yang menelan anggaran fantastis Rp 7.944.549.992 disinyalir tidak berjalan sesuai kontrak. Indikasinya bukan main: dugaan pengurangan volume pekerjaan hingga ratusan juta rupiah, serta penggantian material tanpa dasar adendum resmi.
Ketua DPC LSM Forkorindo Bekasi Raya, Herman Sugianto, angkat suara keras. Berdasarkan hasil investigasi timnya yang merujuk pada data E-Purchasing Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, proyek ini menunjuk penyedia CV. Archandra Karya yang beralamat di Kabupaten Sumedang.
Namun fakta di lapangan, kata Herman, berbicara lain.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kuat permainan. Banyak item dalam RAB yang diduga tidak dilaksanakan atau volumenya dikurangi. Ironisnya, pengawasan nyaris nihil,” tegasnya.
Beberapa pekerjaan yang disorot antara lain pemasangan keramik granit dinding, kansteen taman, paving blok, pagar besi, hingga urugan tanah dan pasir. Nilainya bukan recehan—total dugaan pengurangan mencapai ratusan juta rupiah.
Yang paling mencolok, lanjut Herman, adalah perubahan material utama tanpa dasar hukum. Dalam kontrak, jelas tertuang penggunaan bata merah dengan campuran tertentu. Namun di lapangan, penyedia justru menggunakan hebel.
“Ini pelanggaran serius. Tidak ada adendum perubahan RAB, tapi material diganti seenaknya. Selisih harga jelas menguntungkan pihak tertentu, sementara negara dirugikan,” ujarnya.
Dari hasil kalkulasi investigasi, potensi kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 629.446.525. Angka yang tidak kecil untuk sebuah proyek pendidikan yang seharusnya mengutamakan kualitas dan keselamatan siswa.
Lebih memprihatinkan lagi, anggaran untuk konsultan pengawas yang seharusnya menjadi benteng terakhir kualitas pekerjaan justru diduga tidak berfungsi.
“Kalau pengawas benar bekerja, tidak mungkin pelanggaran ini terjadi. Ini bukan sekadar proyek gagal, ini sistem pengawasan yang lumpuh,” tambahnya.
Tak tinggal diam, DPC LSM Forkorindo Bekasi Raya telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 750/XXVIII/JWBRT/KLARIF/DPC LSM-FORKORINDO/II/2026.
Dalam surat tersebut, mereka mendesak klarifikasi dari pihak KPA, PPK, dan PPTK terkait dugaan penyimpangan serta indikasi rangkap jabatan dalam proses lelang.
Herman juga mendesak Gubernur Jawa Barat turun tangan langsung.
“Jangan tunggu bangunan ini roboh atau memakan korban. Kami minta Gubernur bertindak tegas—berikan sanksi berat kepada penyedia, dan periksa semua pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum harus turun,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketika anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk masa depan generasi muda, praktik dugaan ‘sunat volume’ justru menggerogoti fondasi bukan hanya bangunan, tapi juga kepercayaan publik. (Rohman/Rifai)
