BINTAN.Buser Fakta Pendidikan.com
Rencana investasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut di wilayah Kabupaten Bintan kembali menuai sorotan. Ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang–Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menyatakan sikap kritis terhadap proyek tersebut, meskipun sebagian masyarakat Desa Numbing telah menyatakan persetujuan karena adanya skema kompensasi dari pihak perusahaan.
Zhein menegaskan, persetujuan masyarakat tidak boleh dijadikan legitimasi mutlak atas proyek yang berpotensi merusak ekosistem laut. Menurutnya, persetujuan itu harus dibaca secara utuh dalam konteks kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami menghormati sikap masyarakat Numbing yang menyetujui proyek ini karena adanya kompensasi. Namun kita juga harus jujur melihat realitasnya: persetujuan itu lahir dari kebutuhan ekonomi jangka pendek, bukan dari posisi tawar yang sepenuhnya adil,” ujar Zhein,
Ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan PD HIMA PERSIS bukan ditujukan kepada masyarakat, melainkan kepada arah kebijakan investasi dan peran negara yang dinilai belum menghadirkan pilihan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Zhein juga menyesalkan situasi di mana aktivis lingkungan kerap diposisikan berseberangan dengan masyarakat lokal, sementara persoalan struktural di balik proyek investasi justru luput dari perhatian.
“Jangan sampai rakyat dipertentangkan. Aktivis dianggap anti-rakyat, masyarakat dianggap mengkhianati lingkungan. Ini framing yang keliru. Persoalannya bukan pada masyarakat, tetapi pada model investasi yang hanya menawarkan kompensasi sesaat,” tegasnya.
Menurut Zhein, laut bagi masyarakat pesisir Bintan bukan sekadar ruang ekonomi hari ini, melainkan penopang kehidupan jangka panjang. Pemanfaatan sedimentasi laut, jika tidak dikaji secara komprehensif, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, penurunan hasil tangkap nelayan, abrasi, hingga konflik sosial laten di masa depan.
Dalam konteks nasional, Zhein menilai sikap PD HIMA PERSIS sejalan dengan gagasan Gerakan Indonesia Asri yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pembangunan berwawasan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan antargenerasi.
“Visi Presiden Prabowo tidak boleh dimaknai setengah-setengah. Pembangunan tidak cukup hanya menghitung nilai investasi, tetapi juga harus menghitung biaya ekologis dan sosial yang akan ditanggung generasi mendatang,” ujarnya.
PD HIMA PERSIS Tanjungpinang–Bintan mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan persetujuan berbasis kompensasi, tetapi membuka ruang dialog yang jujur, transparan, dan berbasis kajian lingkungan hidup yang komprehensif. Alternatif pembangunan seperti pariwisata berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, serta penguatan ekonomi lokal dinilai lebih relevan bagi masa depan Bintan.
Menutup pernyataannya, Zhein menegaskan posisi mahasiswa sebagai penjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada rakyat dan keberanian menjaga alam.
“Kami berdiri bersama masyarakat, bukan di atasnya. Namun kami juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa kompensasi hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan laut esok hari,” pungkasnya.(Pardamean)
