TANJUNGPINANG.Buser Fakta Pendidikan. Com
Rencana aktivitas ekonomi ekstraktif di perairan Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, menuai kritik keras dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima Persis) Kepulauan Riau. Organisasi mahasiswa tersebut menilai, rencana pengerukan dasar laut berpotensi meninggalkan kerusakan ekologis permanen yang tidak dapat dipulihkan, sekaligus mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
PW Hima Persis Kepri menegaskan, wilayah perairan Numbing bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan ekosistem hidup yang menopang rantai kehidupan laut dan menjadi sumber nafkah nelayan tradisional. Intervensi berskala besar di kawasan sensitif itu dinilai sarat risiko dan minim kehati-hatian.
“Secara ilmiah, habitat dasar laut yang telah dikeruk hampir mustahil dikembalikan ke kondisi semula secara utuh. Teknologi secanggih apa pun tidak mampu menggantikan keseimbangan alam yang terbentuk selama ribuan tahun,” ujar Sekretaris Jenderal PW Hima Persis Kepri, Angga Hardika, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.
Menurut Angga, persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata-mata dari sudut pandang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kerusakan terumbu karang, menurunnya kualitas air laut, hingga terganggunya biota laut akan berdampak langsung pada nelayan kecil yang selama ini bergantung pada kejernihan dan kesehatan perairan Numbing.
“Ketika laut rusak, yang pertama kali terdampak adalah nelayan tradisional. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial,” tegasnya.
PW Hima Persis Kepri juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada logika keuntungan jangka pendek. Mereka menilai, kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan berpotensi menjadi bom waktu yang diwariskan kepada generasi mendatang.
“Kami tidak ingin kebijakan hari ini justru menciptakan bencana ekologis di masa depan hanya demi mengejar profit sesaat,” lanjut Angga.
Atas dasar itu, PW Hima Persis Kepri mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk meninjau ulang seluruh perizinan aktivitas ekstraktif di perairan Numbing secara transparan dan komprehensif. Evaluasi tersebut, menurut mereka, harus menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dokumen administratif.
“Alam yang rusak tidak akan pernah bisa ditebus oleh keuntungan ekonomi sebesar apa pun. Daya dukung lingkungan harus berada di atas kepentingan materi,” katanya.
Sebagai penutup, PW Hima Persis Kepri mendorong dibukanya ruang dialog publik yang jujur dan inklusif. Mereka menuntut kejelasan tanggung jawab dari pemerintah maupun pengembang terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul, agar hak-hak ekologis masyarakat pesisir tidak tergilas oleh laju industrialisasi. (Pardamean)
