BEKASI, Buser Fakta Pendidikan.com
Proyek peningkatan jalan melalui pengecoran rigid beton di ruas Jalan Nonon Sonthanie, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, menuai sorotan publik. Dugaan lemahnya pengawasan mencuat setelah ditemukan sejumlah indikasi teknis di lapangan yang berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi
Pantauan di lokasi pada Februari 2026 menunjukkan penggunaan alat concrete vibrator—perangkat vital dalam proses pemadatan beton—tidak dilakukan secara optimal. Alat tersebut hanya dioperasikan secara singkat dan tidak merata di beberapa titik pengecoran. Secara teknis, pemadatan beton yang tidak maksimal dapat menimbulkan rongga udara (void), yang berisiko mengurangi kekuatan dan daya tahan struktur jalan dalam jangka panjang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi konsultan pengawas. Dalam proyek konstruksi, konsultan pengawas bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, metode kerja, serta standar operasional prosedur (SOP). Namun di lapangan, tidak terlihat adanya teguran atau koreksi terbuka terhadap metode kerja yang dinilai kurang maksimal.
Berdasarkan data yang tercantum di laman Inafrop, anggaran jasa konsultasi pengawasan proyek tersebut mencapai Rp81 juta. Besaran anggaran ini menjadi sorotan warga, mengingat pengawasan teknis merupakan elemen krusial dalam menjamin mutu pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran publik.
Selain persoalan teknis, proyek ini juga memicu kemacetan cukup parah di sekitar lokasi. Pengaturan arus lalu lintas dinilai kurang tertata, sementara penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak terlihat maksimal. Padahal, pengawasan terhadap pelaksanaan K3 merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab konsultan pengawas.
Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku aktivitas sehari-harinya terganggu akibat proyek tersebut.
“Setiap hari macet panjang, tidak ada pengaturan yang jelas. Kami juga khawatir kalau pengerjaannya tidak sesuai standar, nanti cepat rusak dan kami yang rugi,” ujarnya.
Warga lain mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
“Ini proyek pakai uang rakyat. Kalau pengawasan tidak maksimal, siapa yang bertanggung jawab kalau nanti kualitas jalannya bermasalah?” katanya.
Sejumlah pengamat konstruksi menyebutkan bahwa kualitas rigid beton sangat bergantung pada disiplin metode pelaksanaan, termasuk proses pemadatan, curing (perawatan beton), dan pengendalian mutu material. Kelalaian pada salah satu tahapan dapat berdampak pada umur layanan jalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak konsultan pengawas maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audit teknis untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, publik berharap adanya evaluasi menyeluruh serta langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan infrastruktur sejatinya ditujukan untuk meningkatkan mobilitas dan kenyamanan warga. Namun tanpa pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas, proyek yang dibiayai uang negara berisiko kehilangan kualitas dan kepercayaan publik. (Rifai/Udin)
