JAKARTA, Buserfaktapendidikan.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah, termasuk jual-beli jabatan yang dinilainya mencederai semangat reformasi birokrasi. Salah satu daerah yang disorot ialah Kabupaten Bekasi.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya mengungkap bahwa praktik-praktik korupsi seperti suap hingga proyek fiktif masih terjadi, mencerminkan belum tuntasnya reformasi tata kelola pemerintahan daerah.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” tegas Purbaya.
Ia merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tiga tahun terakhir, yang menunjukkan tingginya jumlah kasus penyimpangan kekuasaan di tingkat daerah. Menurutnya, fenomena ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem birokrasi yang tidak sehat.
Purbaya pun mendorong penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran di daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen jabatan serta pengelolaan anggaran, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan. (Pas/Red)
