Kota Bekasi, Buserfaktapendidikan.com
Sejumlah kontraktor yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga kini masih menunggu kepastian dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi terkait pembagian paket proyek pekerjaan tahun anggaran 2025.
Pantauan di lapangan, puluhan kontraktor tampak hilir mudik naik turun di Gedung Teknis Bersama (GTB) yang menaungi kantor Dinas Perkimtan, BMSDA, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Mereka berharap segera mendapatkan kejelasan soal proyek yang selama ini dijanjikan melalui skema pengadaan langsung (PL).
“Sudah bulan Oktober, tapi belum ada juga pekerjaan. Padahal kebutuhan keluarga terus jalan,” keluh salah seorang kontraktor lokal yang enggan disebut namanya, Senin (13/10/2025).
Para kontraktor mengaku kecewa lantaran hingga memasuki triwulan akhir tahun anggaran, sebagian besar paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi belum juga direalisasikan. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar di internal dinas, masih banyak paket proyek yang belum dikerjakan.
“Kami mendengar masih banyak paket yang belum dilelang maupun dibagikan ke rekanan. Tapi kok seperti dibiarkan. Sementara kami para kontraktor kecil ini sudah menunggu berbulan-bulan,” ujar kontraktor lainnya dengan nada kecewa.
Kondisi ini membuat banyak pelaku jasa konstruksi lokal merasa putus asa. Beberapa bahkan memilih berhenti menunggu karena menilai mekanisme pembagian proyek cenderung tidak transparan dan diduga hanya berpihak pada kelompok tertentu.
“Jujur saja, kami ini hidup dari proyek pemerintah. Kalau tidak dapat pekerjaan, ya sulit menafkahi keluarga. Kami minta Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adhianto, turun tangan dan memerintahkan dinas terkait agar segera menyalurkan pekerjaan secara merata dan adil,” desak salah satu perwakilan kontraktor.
Sejumlah pihak menilai, lambannya penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Perkimtan dan BMSDA Kota Bekasi turut memperlambat perputaran ekonomi lokal, terutama bagi para kontraktor kecil yang selama ini bergantung pada proyek pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkimtan maupun BMSDA belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tertundanya pelaksanaan proyek dan belum meratanya pembagian paket pekerjaan pengadaan langsung tersebut. (Red)
