Pekanbaru. Buser Fakta Pendidikan.Com
Aroma tak sedap dugaan korupsi kembali menyeruak dari lingkaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) DPD Provinsi Riau secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru ke Polresta Pekanbaru, Senin (20/10/2025).
Laporan tersebut menyoroti realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 yang diduga sarat penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua DPD Forkorindo Riau, Tp. Batubara, menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata Forkorindo dalam mengawal setiap rupiah uang rakyat agar tidak diselewengkan.
“Hari ini kami resmi melaporkan dugaan korupsi di Satpol-PP Pekanbaru. Seluruh dokumen dan data pendukung sudah kami serahkan ke penyidik Polresta. Sekarang kami menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Jangan hanya diam di atas kertas,” tegas Batubara dengan nada tajam.
Forkorindo mengaku telah mengantongi bukti-bukti kuat yang mengindikasikan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran operasional dan sejumlah kegiatan pengadaan di lingkungan Satpol-PP.
Meski belum menyebutkan nilai pasti kerugian negara, Batubara memastikan kebocoran yang terindikasi tidak kecil dan perlu ditelusuri secara menyeluruh.
“Untuk angka kerugian biarlah penyidik yang menghitung. Kami hanya ingin proses hukum ini berjalan cepat dan transparan, agar masyarakat tidak lagi dibuat kecewa dengan janji penegakan hukum tanpa ujung,” ujarnya.
Forkorindo juga menyoroti pentingnya komitmen penegak hukum untuk tidak tebang pilih, apalagi jika kasus ini melibatkan pejabat daerah.
“Kami akan terus kawal proses ini. Jangan sampai kasus ini ‘masuk angin’ atau sengaja dipetieskan. Uang rakyat bukan untuk dibagi-bagi!” tegas Batubara.
Publik kini menanti langkah Polresta Pekanbaru dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Jika dugaan Forkorindo terbukti, maka kasus ini akan menambah catatan kelam korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang belakangan memang sering disorot karena lemahnya transparansi anggaran.
Semua mata kini tertuju ke Polresta Pekanbaru — apakah berani membongkar akar kebocoran di tubuh Satpol-PP, atau kembali membiarkan kasus ini tenggelam di meja birokrasi seperti yang kerap terjadi sebelumnya. (Red)
