
Kota Bekasi.Buser Fakta Pendidikan.Com
Dinas Kesehatan Kota Bekasi tercatat jor-joran menggelontorkan anggaran Rp 2,7 miliar hanya untuk membiayai 13 paket kegiatan pelatihan pada tahun anggaran 2024. Ironisnya, seluruh paket itu hanya jatuh ke tangan satu perusahaan: PT Solusi Transformasi Persada yang beralamat di Serpong Utara, Tangerang Selatan.
Dari catatan redaksi, deretan pelatihan tersebut meliputi kegiatan manajemen balita sakit dan gizi buruk (tiga kali kegiatan dengan nilai identik Rp 255 juta per kegiatan), pelatihan konseling menyusui Rp 201 juta, hingga pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim yang menyedot Rp 307 juta.
Total nilai kontrak dari 13 kegiatan itu mencapai Rp 2.712.382.000.
Yang membuat tanda tanya besar, beberapa kegiatan justru memiliki judul serupa dengan nilai kontrak persis sama, bahkan digelar dalam rentang waktu berdekatan. Praktik ini mengindikasikan adanya dugaan pemecahan paket atau pengulangan kegiatan yang rawan mengabaikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Tak hanya itu, sejumlah nilai pelatihan dinilai kelewat “bengkak”. Pelatihan konseling menyusui dibanderol Rp 201 juta, sementara pelatihan deteksi kanker mencapai Rp 307 juta. Sayangnya, rincian komponen biaya maupun dampak kegiatan sama sekali tak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, enggan memberikan jawaban. Sementara Sekretaris Dinkes, Dr. Fikri Firdaus, hanya menjawab singkat: “Nanti saya tanya ke Pak Bowo.” Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimaksud, Bowo, pun tak memberi klarifikasi berarti.
Sikap bungkam pejabat terkait justru memperkuat kecurigaan publik: ada apa di balik proyek pelatihan miliaran rupiah yang dimonopoli oleh satu perusahaan ini?
Tanpa penjelasan terbuka, penggunaan dana rakyat dalam jumlah jumbo berpotensi menjadi bom waktu dugaan penyimpangan anggaran. Publik kini menanti, apakah aparat pengawas internal maupun penegak hukum akan turun tangan menelisik persoalan ini, atau justru membiarkannya menguap begitu saja. (Red)