Tanggamus. Buser Fakta Pendidikan
Com
Warga Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus mulai mempertanyakan transparansi anggaran dalam proyek pembelian lahan dan penimbunan untuk pembangunan lapangan sepak bola di wilayah mereka. Proyek tersebut melibatkan lahan seluas kurang lebih 60 x 80 meter dan dikabarkan telah menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah.
Berdasarkan penelusuran dan konfirmasi awak media kepada Kaur Kesra Pekon Tegineneng, ia mengaku mengetahui adanya kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pekon berinisial HD. Namun ironisnya, ia sama sekali tidak dilibatkan atau diberi informasi terkait rincian anggaran, termasuk dana penimbunan yang disebut-sebut mencapai Rp70 juta.
“Saya tahu ada kegiatan penimbunan, bahkan saya turun langsung ke lapangan untuk ambil dokumentasi. Tapi soal anggaran, saya tidak diberi tahu sama sekali,” ujarnya.
Kecurigaan juga disuarakan oleh warga. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menilai proyek penimbunan lapangan itu tidak memiliki asas manfaat yang jelas. Ia menyebut lokasi lapangan sangat dekat dengan aliran sungai, sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan mubazir.
“Kami tidak pernah dimintai pendapat, dan kami tidak melihat urgensi dari proyek itu. Apalagi lokasinya rawan longsor karena berdampingan langsung dengan sungai,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Pekon Tegineneng, HD, membenarkan adanya proyek tersebut. Ia menyebut alat berat yang digunakan adalah ekskavator sewaan yang dihitung per hari. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran biayanya.
“Soal pembayaran sewa alat berat ditangani oleh Ketua BHP (Badan Hippun Pemekonan) inisial SR,” ungkapnya.
HD juga mengonfirmasi bahwa pembelian lahan lapangan dilakukan pada tahun 2024 dengan total harga Rp105 juta.
Proyek yang menyedot perhatian publik ini dinilai janggal karena minimnya keterlibatan perangkat pekon dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Ketua BHP maupun pihak kecamatan terkait pengawasan dan transparansi penggunaan dana desa dalam proyek tersebut.(Dedy Okta)
