Bekasi.Buser Fakta Pendidikan Com
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi tengah disorot keras menyusul dugaan praktik manipulatif dalam pengadaan proyek pemasangan jaringan perpipaan senilai total Rp6,98 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari SIRUP LKPP, proyek tersebut terbagi ke dalam 10 paket pekerjaan yang seluruhnya dijadwalkan selesai dalam satu bulan, yakni Mei 2025. Yang mencengangkan, delapan dari sepuluh paket itu dilakukan lewat mekanisme pengadaan langsung—metode yang lazimnya hanya digunakan untuk proyek kecil dan bersifat darurat.
Dua di antaranya bahkan tercatat memiliki nilai jumbo: satu senilai Rp1,46 miliar dan satu lagi Rp951 juta, namun tetap dilakukan tanpa melalui proses lelang terbuka. Praktik ini menimbulkan kecurigaan adanya pemecahan paket secara sistematis untuk menghindari kewajiban tender, yang bertentangan dengan asas-asas transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Perkimtan Kota Bekasi, Edi, mengakui proyek itu adalah jaringan perpipaan semacam air bersih. Namun, ketika ditanya mengenai siapa pelaksana proyek dan alasan pengadaan langsung, ia mengelak menjawab secara jelas.
> “Ya, jaringan pemipaan bang,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Saat didesak lebih jauh, ia menjawab, “Yang jelas kalau nggak tahu, nggak mungkin juga sih bang Marlin nih.”
Sikap tidak transparan pejabat publik ini justru memperkuat dugaan publik adanya potensi permainan dalam pengelolaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Pengadaan Langsung Didominasi Wilayah Medan Satria
Dari catatan Tim Media, Kecamatan Medan Satria tercatat sebagai wilayah dengan alokasi proyek terbanyak, yakni empat paket dengan total anggaran mencapai Rp2 miliar. Anehnya, tiga dari empat paket tersebut juga dilakukan lewat pengadaan langsung.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya skema manipulatif dengan menyamarkan proyek besar menjadi beberapa proyek kecil agar bisa lolos tanpa proses tender yang terbuka dan kompetitif.
Ormas Soroti Dugaan Permainan Anggaran
Tokoh masyarakat Bekasi dan Kepala Bidang Antar Lembaga ORMAS GRIB JAYA KOTA BEKASI, Ahmad Sumantri, mengaku geram atas pola belanja Dinas Perkimtan yang dinilainya janggal.
> “Aneh. Anggaran miliaran bisa pengadaan langsung, sementara yang kecil justru ditenderkan. Ini jelas patut dicurigai,” tegasnya.
Ia menyerukan agar media, masyarakat, dan ormas ikut serta mengawasi setiap penggunaan anggaran agar tak diselewengkan.
> “Kalau dibiarkan, ini bisa jadi modus pemecahan paket untuk menghindari pengawasan. Akhirnya uang rakyat jadi bancakan,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan pemecahan paket maupun alasan penggunaan metode pengadaan langsung untuk proyek bernilai besar. (Red)
