Bengkulu. Buser Fakta Pendidikan. Com
Anggaran hibah sebesar Rp25 miliar yang digelontorkan untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 kini menjadi sorotan tajam. Nilai yang dinilai fantastis tersebut memunculkan pertanyaan publik, terlebih ketika biaya penyelenggaraan Pilkada secara umum justru lebih kecil dibandingkan Pemilu yang memiliki cakupan dan beban kerja jauh lebih besar.
Kejanggalan inilah yang mendorong berbagai elemen masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran. Jangan sampai uang rakyat habis dibelanjakan, tetapi pertanggungjawabannya tidak terang benderang di hadapan publik.
Ketua Umum LSM Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Provinsi Bengkulu, Iryanto, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan wajib memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kalau biaya Pemilu yang jauh lebih besar saja dapat dikelola dengan anggaran tertentu, mengapa Pilkada di Bengkulu Tengah justru menyerap hibah hingga Rp25 miliar? Pertanyaan ini wajib dijawab secara terbuka. Publik berhak tahu ke mana setiap rupiah uang negara digunakan," tegasnya.
Menurutnya, meskipun terdapat SiLPA sekitar Rp570 juta, nilai anggaran yang terserap tetap sangat besar sehingga layak menjadi perhatian aparat pengawas dan penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
"Kami tidak ingin ada ruang gelap dalam penggunaan uang rakyat. Jika hasil investigasi nantinya menemukan dugaan penyimpangan atau indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka harus diproses tanpa pandang bulu," katanya.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah Plt Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Rohie, mengakui bahwa secara teknis biaya penyelenggaraan Pemilu memang lebih besar dibandingkan Pilkada.
Menurut Rohie, kebutuhan logistik Pemilu jauh lebih kompleks, mulai dari lima jenis surat suara, lima kotak suara, hingga jumlah pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan Pilkada yang hanya menggunakan dua jenis surat suara.
Pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Jika kebutuhan Pilkada lebih kecil, mengapa anggaran hibahnya justru dinilai begitu besar? Apakah seluruh penggunaan anggaran benar-benar telah memenuhi prinsip efisiensi dan tepat sasaran sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan keuangan negara?
Publik kini menunggu keberanian KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk membuka rincian penggunaan anggaran hibah tersebut secara transparan. Keterbukaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap uang rakyat yang dikelola oleh penyelenggara negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Meiky Helmansyah, S.Pd., belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi sekadar berapa besar anggarannya, melainkan apakah setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik? Jawaban atas pertanyaan itu menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan Pilkada (Dedi Rahmadi)
