Kabupaten Bekasi. Buser Fakta Pendidikan. Com
Publik dan para orang tua siswa menyoroti sikap tertutup pihak SMK Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.
Sorotan tersebut muncul setelah Tim Aliansi bersama sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan transparansi penyerapan anggaran BOS Reguler dan BOPD Tahun 2025 yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Ketua Tim Aliansi, Timbul Sinaga, SE, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SMKN 1 Babelan dengan Nomor: 155/I/Konf-Dana BOS/BKS/ALIANSI/V/2026 terkait penyerapan Dana BOS Reguler yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Timbul, berdasarkan data yang dihimpun, dana BOS Reguler Tahun 2025 yang telah terserap mencapai Rp1.665.180.000. Sementara di sisi lain, SMKN 1 Babelan juga menerima dana BOPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Publik mempertanyakan ke mana saja penyerapan anggaran tersebut digunakan. Apalagi sekolah juga menerima BOPD yang perhitungannya jelas berdasarkan jumlah siswa dikali satuan biaya BOPD,” tegas Timbul.
Ia menjelaskan, sesuai Pasal 3 Pergub Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021, besaran BOPD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOPD. Untuk Tahun 2025, nilai BOPD SMA/SMK Negeri di Jawa Barat disebut mencapai Rp1.900.000 per siswa per tahun.
Berdasarkan data Dapodik SMKN 1 Babelan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 yang mencatat jumlah siswa sebanyak 1.040 orang, maka estimasi dana BOPD yang diterima sekolah tersebut mencapai sekitar Rp1.976.000.000.
Namun, kata Timbul, jawaban pihak sekolah melalui surat Nomor: 238/TU.01.02/SMKN2Babelan tertanggal 22 Mei 2026 yang ditandatangani Kepala Sekolah Ratnawati, ST., M.Pd., justru dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan.
“Dalam surat jawaban itu ada empat poin, tetapi salah satu poin malah tidak berkaitan dengan inti konfirmasi kami. Yang kami pertanyakan adalah angka penyerapan anggaran, bukan soal apakah sekolah pernah diaudit atau belum,” ujarnya.
Ia menduga ada hal yang disembunyikan di balik pengelolaan dana BOS Reguler dan BOPD yang dikelola pihak sekolah.
Senada dengan itu, Ketua DPD LSM Kampak-RI, Indra Pardede, turut mengecam minimnya transparansi pihak sekolah dalam penggunaan anggaran negara.
Indra menilai terdapat dugaan tumpang tindih anggaran, khususnya pada item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang disebut telah menyerap dana sebesar Rp464.434.000.
Padahal, di waktu yang bersamaan, SMKN 1 Babelan juga tengah mendapatkan proyek pembangunan enam ruang kelas melalui program Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana yang bersumber dari APBD Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dengan total pagu mencapai Rp2.150.308.363.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar. Mengapa dana pemeliharaan sarpras masih sangat besar terserap, sementara pembangunan fisik sekolah juga sedang berjalan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Dugaan pemborosan atau tumpang tindih anggaran harus dibuka secara terang benderang,” tegas Indra.
Menurutnya, media dan lembaga sosial kontrol tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana menyurati instansi terkait hingga membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar dilakukan uji materi dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Indra juga meminta Gubernur Jawa Barat serta Inspektorat Provinsi Jawa Barat turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana di SMKN 1 Babelan.
“Kami meminta Gubernur Jawa Barat memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya untuk kepentingan siswa justru menimbulkan dugaan penyimpangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN 1 Babelan belum memberikan penjelasan rinci terkait rincian penggunaan dana BOS Reguler maupun BOPD yang dipersoalkan publik. (Rohman)
