Bogor. Buser Fakta Pendidikan. Com
Aroma ketidaktransparanan pengelolaan anggaran pendidikan kembali mencuat. Kali ini sorotan tajam datang dari Ketua DPD LSM Kampak-RI Jawa Barat, Indra Pardede, yang mempertanyakan penggunaan Dana BOS Reguler dan BOPD di SMK Negeri 1 Kemang Kabupaten Bogor yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Indra menilai sikap pihak sekolah yang terkesan tertutup terhadap permintaan informasi publik justru memunculkan berbagai pertanyaan serius di tengah masyarakat. Pasalnya, sekolah yang dibiayai oleh uang negara semestinya terbuka dan siap mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang dikelola.
"Publik bukan meminta rahasia negara. Masyarakat hanya ingin mengetahui uang negara yang masuk ke sekolah digunakan untuk apa saja. Jika semuanya sudah sesuai aturan, mengapa rincian penggunaannya tidak dijelaskan secara terbuka?" tegas Indra.
Berdasarkan penelusuran terhadap laporan penyerapan Dana BOS Reguler yang tercantum dalam dokumen K7 serta data pengadaan yang bersumber dari APBD melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Barat, ditemukan sejumlah pos anggaran sarana prasarana dan multimedia dengan nilai yang cukup besar.
Yang menjadi perhatian, pada tahun anggaran yang sama pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diketahui menyalurkan bantuan perangkat elektronik dan dukungan fasilitas pendidikan kepada sekolah-sekolah SMK, termasuk penerima program di berbagai daerah.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya potensi tumpang tindih pembiayaan pada item yang serupa. Publik pun mempertanyakan, apakah pengadaan multimedia yang dibiayai Dana BOS Reguler tersebut benar-benar diperlukan atau justru terjadi pengulangan anggaran pada objek yang sama.
Lebih mengejutkan lagi, sejumlah media dan lembaga sosial kontrol yang telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak sekolah mengaku tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai item-item belanja yang dipersoalkan. Jawaban yang diberikan dinilai normatif dan tidak menjawab substansi pertanyaan terkait penggunaan anggaran.
"Sekolah seharusnya menjelaskan secara rinci barang apa yang dibeli, berapa jumlahnya, siapa penyedianya, dan bagaimana proses pengadaannya. Bukan sekadar berlindung di balik regulasi tanpa membuka fakta penggunaan anggaran kepada publik," kata Indra.
Menurutnya, sikap tertutup tersebut justru memperkuat kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
"Ketika penggunaan uang negara sulit diakses informasinya, maka wajar jika publik bertanya. Bahkan patut diduga ada sesuatu yang tidak ingin diketahui masyarakat. Karena itu audit menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak," ujarnya.
Aliansi LSM dan Media pun mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan audit investigatif terhadap seluruh penggunaan Dana BOS Reguler dan BOPD di SMKN 1 Kemang.
Mereka meminta pemeriksaan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyentuh aspek fisik pengadaan barang, kesesuaian harga pasar, volume pekerjaan, hingga dugaan mark up yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya meningkatkan kualitas belajar siswa justru menjadi bancakan oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan. Jika memang tidak ada masalah, audit akan membersihkan nama sekolah. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas," tegas Indra.
Hingga berita ini ditulis, pihak SMKN 1 Kemang belum memberikan penjelasan rinci terkait item-item penggunaan anggaran yang dipersoalkan oleh sejumlah elemen masyarakat dan lembaga sosial kontrol.
Publik kini menunggu jawaban yang lebih terang: ke mana sebenarnya aliran dana pendidikan tersebut digunakan, dan mengapa keterbukaan informasi masih menjadi barang mahal di lingkungan yang seharusnya menjadi contoh transparansi? (Timbul Sinaga)
