Sukabumi.Buser Fakta Pendidikan.Com
Pelaksanaan proyek Kementerian PUPR di Desa Nyangkowek dan Desa Caringin, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan tajam. Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama yang dibiayai APBN dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah itu diduga dilaksanakan secara terburu-buru dan minim keterbukaan kepada publik.
Dua perusahaan pelaksana proyek, PT Adikarya dan PT Abipraya Berantas, disebut hanya melakukan sosialisasi singkat tanpa memberikan dokumen penting seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada pihak desa. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Nyangkowek dan Kepala Desa Caringin saat diminta keterangan oleh media ini.
“Tidak ada penjelasan rinci ataupun RAB yang diberikan kepada desa. Mereka hanya sosialisasi izin memulai pekerjaan,” tegas kedua kepala desa tersebut.
Sosialisasi Minim, Kantor Direksi Diduga Tidak Jelas
PT Abipraya Berantas diketahui baru melakukan sosialisasi pada 14 November 2025, namun sejak itu perwakilannya sulit dimintai keterangan. Bahkan keberadaan kantor direksinya pun disebutkan tidak jelas.
Tim investigasi di lapangan menemukan indikasi bahwa sebagian pekerjaan proyek di Desa Nyangkowek diduga disubkontrakkan, namun para pekerja mengaku tidak mengetahui apa pun terkait pengadaan material.
“Kami hanya pekerja harian. Untuk material, kami tidak tahu apa-apa. Semua langsung dari PT Adikarya,” ujar salah seorang pekerja di lapangan.
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pada 17 November 2025, pihak PT Adikarya berinisial AI menyatakan dirinya hanya pelaksana lapangan.
“Ini pekerjaan PUPR, kantor pusat ada di Bandung. Saya hanya pelaksana. Untuk penjelasan detail, nanti dari humas,” kata AI.
AI juga menyebut proyek serupa tak hanya dikerjakan di Sukabumi, tetapi tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat.
Pemerhati Pembangunan: Tidak Ada Transparansi, Plang Proyek Pun Sulit Ditemukan
Tokoh pergerakan dan pemerhati pembangunan Sukabumi, Mepa, menilai persoalan utama proyek ini adalah tidak adanya transparansi, baik kepada desa maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Tidak ada keterbukaan informasi publik. Bagaimana masyarakat bisa mengawasi jika RAB saja tidak diberikan? Padahal partisipasi masyarakat sangat penting,” ujar Mepa kepada media ini pada 18 November 2025.
Menurutnya, jika masyarakat dilibatkan dan diberi akses informasi, mereka pasti turut menjaga pelaksanaan pembangunan karena merasa memiliki.
Mepa juga menyoroti keberadaan plang proyek yang dinilai tidak jelas dan sulit ditemukan.
“Plang proyek seharusnya dipasang di lokasi yang mudah dilihat. Ini justru terkesan disembunyikan. Informasi mengenai kantor direksi pun tidak jelas, seolah menghindar dari pantauan publik,” tambahnya.
Masyarakat Menanti Respons Resmi PUPR
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kementerian PUPR Jawa Barat, PT Adikarya, maupun PT Abipraya Berantas terkait dugaan kurangnya transparansi, indikasi subkon, hingga kesulitan akses informasi proyek.
Masyarakat berharap kementerian memberikan penjelasan terbuka agar pelaksanaan kegiatan dapat diawasi bersama, mengingat anggaran yang digunakan merupakan dana negara dengan nilai sangat besar. (Red)
