Jakarta, Buserfaktapendidikan.com
Pakar Hukum dan Tata Negara, Tomu Augustonus SH MH, atau yang akrab dikenal Tomu Pasaribu, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah dan elit politik agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak hanya demi menyelamatkan segelintir pihak.
Menurutnya, Republik Indonesia dibangun di atas dasar kebenaran dan keadilan, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu.
“Jangan cuma gara-gara ingin menyelamatkan 225 orang saja, Pemerintah tega menumbalkan 295 juta jiwa rakyat Indonesia. Negara ini bukan milik segelintir kelompok, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegas Tomu Pasaribu melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/9/2025).
Kritik Terhadap Pemerintah dan Elit Politik
Tomu mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang kini telah berusia 80 tahun bukanlah hasil kekuatan manusia semata, melainkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, ia menilai sikap pongah Pemerintah dalam menghadapi permasalahan bangsa sangat berbahaya.
Ia menyoroti kerusuhan yang terjadi pasca demonstrasi beberapa waktu lalu, termasuk penjarahan rumah pribadi anggota DPR RI. Menurutnya, hal tersebut hanyalah skenario busuk yang menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menuntaskan masalah besar.
“Kasus ijazah palsu, korupsi Pertamina, dugaan korupsi Joko Widodo selama 10 tahun menjabat Presiden, serta pengkhianatan konstitusi secara berjamaah, hingga kini belum terselesaikan. Padahal 75 persen rakyat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo, namun belum ada niat menggulingkannya,” ungkap Tomu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rakyat masih menunggu keberanian Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan janji memberantas korupsi dan mafia, termasuk menuntaskan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
Skenario Politik dan Biaya Tinggi
Tomu juga mengkritik pola Pemerintah dalam meredam aksi demonstrasi, seperti turunnya TNI di lapangan hingga manuver DPR RI yang mengundang kalangan mahasiswa BEM. Menurutnya, hal itu menimbulkan pertanyaan besar apakah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo yang berkaca dari tragedi 1998.
“Buat apa Pemerintah harus melakukan sandiwara menghadapi masalah, sementara persoalan yang ada tidak bisa dituntaskan? Itu hanya menambah masalah baru,” ujarnya.
Ia bahkan menduga ada lima agenda politik tersembunyi yang sedang dijalankan, di antaranya:
1. Menyelamatkan kasus dugaan ijazah palsu dan dugaan korupsi Joko Widodo beserta kelompoknya.
2. Membubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dianggap sebagai penghambat rencana pembentukan partai gabungan model Amerika Serikat.
3. Melaksanakan pemilihan ulang dengan opini pembubaran DPR RI apabila tidak menyetujui RUU Perampasan Aset.
Sementara dua agenda lainnya, menurut Tomu, belum dapat ia ungkapkan karena masih menunggu kesepakatan.
Harapan untuk Pemerintah
Tomu menilai kasus dugaan ijazah palsu seharusnya bisa dituntaskan sejak Joko Widodo masih menjabat Presiden. Namun menurutnya, kasus itu justru kini menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto, bahkan bisa dimanfaatkan sebagai batu sandungan agar Gibran Rakabuming Raka dapat lebih cepat naik menggantikan Prabowo.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar Presiden dan elit politik segera menghentikan skenario-skenario politik yang berbahaya.
“Ingatlah, langit dan bumi beserta seluruh isinya milik Tuhan. Kita hanya menumpang hidup sementara. Mumpung masih ada kesempatan, mari kembali menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas Tomu.
Ia juga menyinggung adanya potensi dinamika politik penting yang bisa terjadi sebelum atau sesudah 24 September 2025 mendatang. (Pas/Red)
