Bekasi, buserfaktapendidikan.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan siap saji yang diberikan kepada siswa dalam program pemerintah tersebut tetap higienis, laik konsumsi, dan terhindar dari risiko keracunan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturohman, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan setiap daerah membentuk tim pengawasan dan pengawalan program MBG.
“Satgas ini terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Mereka akan bekerja mengantisipasi kemungkinan terjadinya keracunan makanan di sejumlah sekolah,” ujar Imam, kemarin.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bekasi membutuhkan 200 dapur umum yang akan melayani sekolah-sekolah penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Pusat membantu pembangunan 50 dapur umum.
Imam menambahkan, penentuan lokasi dapur umum akan mempertimbangkan jarak dengan sekolah-sekolah penerima. Hal ini penting agar makanan yang dimasak bisa langsung disajikan tanpa menurunkan kualitas maupun kandungan gizinya.
“Penyajian makanan tidak boleh terlalu lama setelah dimasak, supaya kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga dengan baik,” jelasnya.
Dengan adanya Satgas ini, Pemkab Bekasi berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan serta tumbuh kembang para siswa di Kabupaten Bekasi. (Sof/Pas)
