Tanjungpinang.Buser Fakta Pendidikan.Com
Anggaran publikasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan. Sejak 2023 hingga 2025, miliaran rupiah uang rakyat dikucurkan untuk kegiatan sosialisasi melalui media televisi. Kritik muncul lantaran program tersebut dinilai minim manfaat langsung bagi masyarakat, yang masih berhadapan dengan berbagai persoalan layanan kesehatan di lapangan.
Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kepri, Pardamean Simangunsong, menilai langkah tersebut kurang tepat sasaran. Menurutnya, sosialisasi melalui media massa, khususnya televisi, tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, apalagi di wilayah yang akses medianya terbatas.
> “Kalau hanya lewat TV, selesai acara ya selesai manfaatnya. Lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk turun langsung ke masyarakat, memetakan persoalan dan memberi solusi nyata,” ujar Pardamean, Senin (11/8/2025).
Ia juga mengungkap dugaan bahwa besarnya anggaran sosialisasi di Dinkes Kepri tak lepas dari kepentingan politik, mengingat sumber dana disebut berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kepri.
> “Jangan-jangan ini hanya proyek yang menguntungkan dinas, media, dan oknum dewan. Polanya mirip dengan dugaan kasus di Dinas Pariwisata Kepri yang sempat ramai dibahas,” tambahnya.
Dinkes Akui Dana dari Pokir DPRD
Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Bisri, mengakui anggaran tersebut memang bersumber dari Pokir anggota DPRD. Ia membantah bahwa kegiatan hanya sebatas publikasi, melainkan bagian dari program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
> “Itu dari dana Pokir. Kegiatannya bukan sekadar publikasi, tapi promosi untuk perubahan perilaku hidup sehat, termasuk penyuluhan tatap muka, pencegahan stunting, DBD, malaria, pemeriksaan kesehatan, serta edukasi untuk ibu hamil dan lansia,” jelas Bisri.
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran di sektor kesehatan, dana Pokir dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.
> “Pelayanan medis ada di rumah sakit dan puskesmas. Untuk promosi kesehatan dan pencegahan, ya dari Pokir ini,” ujarnya.
Efektivitas Masih Dipertanyakan
Meski Dinkes mengklaim program berjalan sesuai sasaran, kritik publik tetap mengemuka. Pertanyaan terbesar: sejauh mana miliaran rupiah anggaran sosialisasi tersebut berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat Kepri?
Kasus ini kembali menyoroti transparansi penggunaan dana publik, khususnya yang bersumber dari Pokir DPRD, serta pentingnya evaluasi efektivitas setiap program yang dibiayai uang rakyat. (Red)
