Pelalawan. Buser Fakta Pendidikan.Com
Sejumlah warga Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, mempertanyakan penghentian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa pemberitahuan resmi dari pihak terkait. Mereka mendesak Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendamping PKH di wilayah tersebut.
Ironisnya, warga mengaku tidak pernah diberi kejelasan mengenai alasan pemberhentian bantuan. Selain itu, pendamping PKH diduga tidak transparan dalam pengelolaan data dan tidak melibatkan pihak RT maupun RW dalam proses verifikasi.
Keterangan ini diperoleh dari sejumlah warga, salah satunya warga RT 004 RW 003, yang menyebutkan bahwa data mereka secara tiba-tiba dinonaktifkan dari daftar penerima PKH, tanpa surat resmi maupun penjelasan. "Kami tidak tahu kenapa nama kami dicoret. Tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba bantuan hilang," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya melakukan investigasi dan menelusuri data milik warga bernama MR, yang beralamat di BTN Lingkar Mas Permai, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. MR disebut tidak lagi menerima bantuan meski masih memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan aktif.
Setelah dilakukan konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, diperoleh informasi bahwa data atas nama Darna, pemilik KKS Nomor 6032 9898 9304 dan KK Nomor 14050213101100113, masuk kategori Desil 6-10, sehingga hanya berhak atas bantuan PB1 (beras) dan tidak lagi termasuk dalam penerima PKH. Pihak dinas juga menyebut bahwa Darna dianggap telah memiliki usaha di bidang angkutan dan perdagangan.
Namun, Darna membantah keras tudingan tersebut. "Saya hanya seorang sopir truk, tidak punya usaha seperti yang dikatakan. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," tegasnya.
Kasus ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi data oleh pendamping PKH di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Warga mendesak agar pendamping tersebut diperiksa dan dicopot dari jabatannya karena dianggap merugikan masyarakat.
Para warga juga meminta agar Kementerian Sosial RI segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pendamping PKH, terutama dalam hal akurasi dan integritas data.
(Aliansi Media Cetak dan Online Berkarya / Pelalawan)
