KOTA BEKASI.Buserfaktapendidikan.com
Dunia pendidikan kembali tercoreng. Dugaan kuat praktik mafia dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026 di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di bawah Cabang Dinas (KCD) Wilayah 3 Jawa Barat di Bekasi mencuat ke permukaan. Sindikat yang diduga melibatkan oknum pejabat, kepala sekolah, dan pihak luar pemerintahan itu, dituding telah merekayasa data siswa dengan menyematkan status ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan CIBI (Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa) secara tidak sah.
Puluhan siswa lulusan SMP Negeri dan Swasta di wilayah Bekasi disebut-sebut berhasil disalurkan masuk ke sejumlah SMA Negeri favorit melalui jalur khusus tersebut, meski faktanya para siswa tersebut dalam kondisi fisik dan mental sehat walafiat. Dugaan rekayasa data tersebut dimanfaatkan oleh sindikat untuk mem-bypass ketatnya seleksi reguler dulu disebut PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Sekarang menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Mereka bukan ABK ataupun CIBI. Kami mengenal mereka dengan baik selama tiga tahun belajar di sini. Tidak pernah ada diagnosis atau catatan dari sekolah,” ungkap beberapa kepala sekolah SMP asal siswa, yang tidak ingin disebut namanya, saat dimintai keterangan.
Padahal, sesuai data yang dihimpun, hampir seluruh SMA Negeri di Kota Bekasi tidak memiliki kelas khusus maupun fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Fakta ini semakin menguatkan adanya dugaan manipulasi dokumen dan permainan sistematis dalam proses SPMB tahun ini.
Lebih mencengangkan lagi, sejumlah pihak menduga kuat adanya kolaborasi antara para kepala sekolah SMA, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, hingga oknum di luar institusi Dinas Pendidikan. Dugaan tersebut diperkuat dengan sulitnya upaya konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah DH, Kepala SMAN 3 Kota Bekasi yang juga menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bekasi. Saat dimintai konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan apapun.
Masyarakat pun mendesak Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk turun tangan langsung dan mengambil langkah tegas. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala KCD Wilayah 3 Bekasi, serta seluruh kepala sekolah yang terbukti terlibat.
“Mafia pendidikan ini telah mencoreng dunia pendidikan kita. Kami minta Gubernur KDM segera melakukan audit menyeluruh dan memberikan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan bagi yang terbukti terlibat,” desak salah satu tokoh masyarakat Bekasi yang enggan disebut namanya.
Kini, publik menanti langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi menjaga integritas dunia pendidikan dan memastikan bahwa sistem seleksi masuk sekolah negeri berjalan adil dan transparan. (Redaksi)
