.png)
PELALAWAN, Buser Fakta Pendidikan.Com
Tahun ajaran baru 2025/2026 baru saja dimulai, namun semangat menyambut pendidikan justru dibayangi keluhan masyarakat. Sejumlah orang tua murid mengaku kecewa dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Masyarakat menuding adanya indikasi praktik permainan dalam proses penerimaan siswa baru. Ketertutupan informasi dan tidak responsifnya panitia PPDB serta pejabat terkait memperkuat dugaan tersebut.
> “Kami hanya ingin anak sekolah sesuai domisili. Tapi kenapa ke sekolah negeri saja seperti masuk benteng tak tembus? Dimana keadilan untuk rakyat kecil?” keluh seorang warga yang anaknya gagal diterima, kepada wartawan, Kamis (18/7).
Tak hanya kecewa, sejumlah orang tua bahkan menduga adanya praktik pungutan liar dan nepotisme dalam seleksi penerimaan siswa. Namun hingga kini, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Upaya konfirmasi awak media kepada Kabid SMK Dinas Pendidikan Riau dan Kepala Dinas Pendidikan SMA/SMK Provinsi Riau juga tidak membuahkan hasil. Keduanya bungkam saat dihubungi via telepon maupun pesan WhatsApp.
DPD LSM Forkorindo Riau dan Aliansi Media Cetak dan Online pun angkat suara. Mereka menilai ada pembiaran sistemik yang merugikan masyarakat luas, serta menuntut tindakan tegas dari Gubernur Riau dan Kementerian Pendidikan RI.
> “Kami mendesak Gubernur dan Kemendikbud RI untuk mengevaluasi pejabat pendidikan di Riau. Kalau tidak mampu melayani rakyat, jangan duduki jabatan publik. Jangan sampai masa depan anak-anak dikorbankan karena birokrasi yang busuk,” tegas Ketua DPD Forkorindo Riau, Tumbur Batubara.
Mereka juga menyerukan agar sistem PPDB di sekolah-sekolah negeri, khususnya di Riau, segera dibenahi. Prinsip zonasi dan transparansi harus ditegakkan, bukan malah dijadikan celah untuk praktik kotor.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan dunia pendidikan yang kerap luput dari pengawasan serius. Masyarakat berharap ada investigasi dan perombakan di tubuh Dinas Pendidikan Riau agar pendidikan benar-benar menjadi hak semua warga, bukan komoditas elit tertentu. (Redaksi)
