Palembang, Buserfaktapendidikan. Com
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadapi sorotan publik dan politik dalam Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumsel. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, hadir mewakili Gubernur dalam agenda penting yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam forum yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Edward Candra secara langsung menyimak berbagai catatan kritis dari tujuh fraksi DPRD. Pandangan yang disampaikan menyentuh sektor-sektor strategis seperti:
Pendidikan – Efektivitas serapan anggaran dan pemerataan infrastruktur sekolah.
Kesehatan – Pelayanan dasar di daerah terpencil serta realisasi anggaran untuk JKN.
Pertanian dan Perkebunan – Dukungan APBD terhadap petani lokal, distribusi pupuk, dan tata niaga hasil bumi.
Infrastruktur – Pemerataan pembangunan jalan desa, jembatan, dan akses ekonomi.
Ekonomi – Kinerja BUMD, dukungan UMKM, dan pengendalian inflasi.
Kebudayaan dan Sosial – Revitalisasi budaya lokal dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat rentan.
Lingkungan Hidup – Pengendalian banjir, deforestasi, dan program strategis pengelolaan sampah terpadu.
Setiap fraksi memberikan evaluasi terhadap capaian dan kendala yang terjadi sepanjang tahun anggaran 2024. Beberapa di antaranya menyoroti efisiensi anggaran, transparansi pelaksanaan program, serta konsistensi realisasi terhadap visi-misi pembangunan daerah.
Sekda Sumsel menyampaikan bahwa seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan jawaban resmi eksekutif, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna selanjutnya. Ia juga menekankan komitmen Pemprov untuk terus menjalin komunikasi yang konstruktif dengan legislatif guna mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Aspirasi dari fraksi-fraksi ini adalah wujud kontrol demokrasi yang sehat. Pemerintah Provinsi akan menjawab secara objektif dan terbuka sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujar Edward Candra.
Rapat ini dihadiri oleh para anggota DPRD Provinsi Sumsel, para Kepala OPD, serta pejabat terkait lainnya. Agenda lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk mendengarkan jawaban resmi pemerintah daerah, sebelum memasuki tahap pembahasan lanjutan Raperda APBD 2024.(Red/AdV)
