Bupati Siak Minta DLHK Riau Mediasi Konflik Agraria, 44,2% Wilayah Masih Kawasan Hutan Produksi

 

Pekanbaru, Buser Fakta Pendidikan.Com

Bupati Siak Afni Zulkifli menggelar audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau untuk mencari solusi konflik agraria yang kerap terjadi di wilayahnya. Pertemuan ini menjadi langkah awal konsultasi guna merancang skema pembangunan kampung yang berkeadilan dan ekologis di tengah dominasi kawasan hutan produksi.

Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan data yang disampaikan, kondisi tata ruang Kabupaten Siak menunjukkan ketimpangan yang signifikan:

– Kawasan Hutan Produksi: 359.689 hektare (44,2%)

– Area Penggunaan Lain (APL): 356.217 hektare (43,7%)

Permukiman warga, fasilitas sosial, dan akses jalan sebagian besar berada dalam APL yang sangat terbatas, sementara kawasan hutan produksi justru lebih luas.

Konflik Lahan di Kampung-Kampung Tua

Bupati Siak Afni Zulkifli menyoroti munculnya konflik lahan di wilayah-wilayah kecil, terutama di kampung-kampung tua yang berdampingan dengan kawasan hutan produksi.

“Kami datang hari ini pertama kali langsung ke DLHK karena kondisi yang ada di Siak, Pak. Faktanya, kawasan hutan produksi lebih luas daripada kawasan APL-nya,” kata Afni saat audiensi, Sabtu (21/6/2025).

Afni menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukan upaya merebut lahan, melainkan perjuangan masyarakat atas hak ruang hidup mereka.

“Kami memakai frasa ‘berjuang’, bukan ‘merebut’. Sebagai mantan tenaga ahli menteri, saya tahu bagaimana merancang model yang tidak mengkotakkan antara bisnis dan pelestarian alam. Keduanya harus seimbang,” tegasnya.

Peran DLHK dalam Mediasi

Bupati Afni berharap DLHK Provinsi dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik melalui mediasi dan pendampingan. Ia mengapresiasi peran DLHK yang sebelumnya telah membantu membuka ruang dialog antara warga dan perusahaan.

“Kalau DLHK bersama kami, kami merasa lebih percaya diri menghadapi pemilik konsesi. Selama ini konflik dilempar ke kami saja,” ujar Afni.

Usulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Afni menyampaikan beberapa usulan, di antaranya:

– Tata kelola sampah

– Pinjam pakai kawasan hutan di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak

“Kami butuh dukungan untuk skema ini. Tanpa akses formal ke kawasan, kami tak bisa membangun jalan atau fasilitas dasar lainnya,” katanya.

Respons DLHK Provinsi Riau

Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, Embiyarman, menyambut baik inisiatif ini dan menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh.

“Kami sudah menyampaikan ke kementerian tentang banyaknya pemukiman, jalan, dan fasos yang masuk dalam kawasan hutan. Kami minta PUPR mendata, DLHK kabupaten untuk melengkapi dokumennya. Baru nanti persetujuan oleh menteri,” jelasnya.

Embiyarman menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi terbaru, usulan pinjam pakai atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat diajukan sepanjang dilengkapi dokumen lingkungan yang sah.

“Kami siap membantu. Tapi ingat, DLHK harus dibarengi dengan persetujuan lingkungannya. Ada pada kesiapan administrasi dan koordinasi lintas sektor. Kami terbuka untuk konsultasi lanjutan,” tutupnya.

Skema TORA dan Regulasi

Embiyarman mengingatkan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk skema TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) atau penggunaan kawasan, tergantung konteks di lapangan.

Komitmen Sinergi

Audiensi ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Bupati Siak kepada DLHK Provinsi Riau sebagai simbol niat baik dan sinergi ke depan. Pemerintah Kabupaten Siak berharap langkah ini menjadi pintu pembuka untuk menyelesaikan persoalan ruang hidup masyarakat di tengah keterbatasan kewenangan daerah.

Langkah ini merupakan upaya mewujudkan visi “Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu” melalui pembangunan kampung yang berkeadilan dan ekologis. (Red)