Jakarta, Buserfaktapendidikan.com
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Pemerintah akan menghapus sistem Outsourcing dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
“Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saya juga akan meminta DKBN mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo, di hadapan ratusan ribu buruh pada peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Prabowo akan mempertemukan para pemimpin buruh dan perusahaan di Istana Bogor dalam waktu dekat. Hal ini atas usul dari para pimpinan konfederasi buruh. Di mana sebanyak 150 pimpinan buruh akan bertemu dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. “Kita akan duduk bersama,” ujar Prabowo.
Ia meminta buruh berpikir realistis, dengan tetap menjaga kepentingan investor sehingga tetap mau berinvestasi dan menyediakan lapangan pekerjaan.Namun demikian, Prabowo meminta buruh juga berpikir realistis.
Kepentingan investor harus tetap dijaga agar para investor tetap mau berinvestasi dan menyediakan lapangan pekerjaan. “Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga, kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama sama mereka,” tegasnya.
Mantan Menhankam juga meminta para pengusaha tidak menyejahterakan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh. Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli mengemukakan, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day 2025 di Lapangan Monas, dianggap belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar yang dialami buruh.
“Saya kira tidak cukup hanya hadir dalam acara seremonial saja, tapi harus juga mengatasi problem mendasar dari kalangan para buruh,” ujar Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli saat dihubungi wartawan, Kamis (1/5).
Lili mengingatkan, pemerintah tetap harus menghadirkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa mengatasi permasalahan kesejahteraan para buruh. Sebab, masih banyak buruh yang mendapat upah rendah, hingga kesulitan mengakses layanan pendidikan. “Seperti diketahui banyak dari mereka masih belum sejahtera karena upah yang rendah dan belum memiliki rumah yang layak, serta pendidikan untuk anak-anaknya yang lebih baik. Untuk itu, perlu ada kebijakan dan keberpihakan terhadap nasib buruh tersebut,” ungkap Lili.
Meski begitu, Lili mengakui bahwa kehadiran Prabowo dalam acara May Day akan mendirikan dampak positif. Sebab, pemerintahan Prabowo akan dianggap mulai menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok buruh.“Tentu dengan keberpihakan tersebut akan berdampak positif bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dukungan kalangan buruh akan meningkat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden ke-2 yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025.
Terakhir kali orang nomor satu Indonesia menghadiri dan memperingati Hari Buruh Internasional terjadi pada 1 Mei 1965, yang dilakukan Presiden Soekarno.
Soekarno memang dikenal sebagai sosok yang berpihak terhadap kaum buruh. Pada era pemerintahannya juga, Soekarno meneken Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang secara resmi mengatur 1 Mei sebagai Hari Buruh.
Soekarno menyambut baik peringatan Hari Buruh yang ditandai dengan kehadirannya dalam acara peringatannya. Ia menyampaikan kepada para buruh untuk tetap mempertahankan politieke toestand, yaitu sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik, dan bebas berpendapat. (Redaksi)
