"Kades Karya Bakti Tantang LSM Dan Media Hingga Melaporkan Dirinya Ke APH Atas Penyaluran Pupuk Tak Sesuai HET."
OKU Timur,Buserfaktapendidikan.com
Penyalur Pupuk diduga kuat menabrak aturan penebusan pupuk bersubsidi yang merugikan petani. Tidak hanya menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), mereka juga membebaskan penebusan pupuk oleh siapa saja, dengan menggunakan KTP ataupun Kartu Tani.
Praktik ini melanggar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Pupuk bersubsidi hanya boleh dijual kepada petani yang terdaftar di RDKK. Setiap tahun pemerintah menentukan alokasi Pupuk Subsidi setiap daerah, berdasarkan RDKK yang disusun Kelompok Tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta disahkan pemerintah.
Di lapangan, aturan ini diduga ditabrak pihak pengecer yang seharusnya menjadi penjual resmi Pupuk Subsidi, Desa Wanajaya , Kecamatan, Kabupaten OKU Timur Sumatra Selatan,
Setelah mendapat keterangan dari pengecer tim mendatangi pihak distributor kebetulan distributornya adalah kepala Desa Karya Bakti, tapi tidak bisa ditemui dan kami coba dihubungi via Whatsaap dan setelah dikonfirmasi kepala desa dan menjawab silahkan laporkan saja biar nanti saya kenal kamu dengan nada mengancam.
Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten OKU Timur dalam jangka waktu dekat akan segera melakukan atau membuat laporan secara resmi ke pihak aparat penegak hokum (APH) yang ada di wilayah polda Sumatera selatan dan polres OKU Timur sesuai dengan Tangtang dari pihak kepala Desa Karya Bakti sebagai distributor pupuk yang diduga di salah gunakan atau tidak taat pada juknis yang berlaku.
Tegas Syamsul Arifin. S.Sos menerima tantangan dari Kepala Desa Karya Bakti, Made Sudihartono untuk pmelakukan uji materi di lapangan sesuai dengan alat bukti Vidio pengakuan Ketua kelompok dan pengecer pupuk bersubdi tapi harga di atas HET Tegas Ketua DPC LSM Forkrindo mengatakan di depan para awak media kami akan segera menggiring kasus ini ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan arogan Kepala Desa Karya Bakti. (Red/Tim)
