Jakarta. Buser Fakta Pendidikan. Com
Aroma tak sedap tercium dari proyek pengadaan perangkat teknologi Program Desa Cerdas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Proyek bernilai fantastis Rp97,6 miliar itu kini disorot tajam setelah LSM Berkibar mengungkap dugaan penggelembungan harga hingga miliaran rupiah.
Sorotan utama mengarah pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dinilai bertanggung jawab atas pengadaan 2.765 unit personal computer (PC) dan printer untuk desa-desa penerima program.
Ketua Umum LSM Berkibar, Sariman Sidabutar, tanpa basa-basi menyebut ada kejanggalan serius dalam penyusunan anggaran proyek tersebut.
“Kami mencium adanya praktik yang tidak wajar. Ini bukan sekadar selisih harga biasa, tapi patut diduga sebagai penggelembungan anggaran yang terstruktur,” tegas Sariman.
Berdasarkan dokumen pengadaan yang dianalisis, harga satu paket PC dan printer dalam kontrak mencapai Rp32.476.000. Jika dikalikan 2.765 unit, totalnya menyentuh Rp89,79 miliar—angka yang mendominasi hampir seluruh pagu anggaran.
Namun, hasil penelusuran tim LSM Berkibar di pasar menunjukkan harga yang jauh lebih rendah. Untuk spesifikasi serupa, satu paket hanya berkisar Rp30.075.000. Selisih Rp2,41 juta per unit itu jika diakumulasikan mencapai Rp6,66 miliar.
“Pertanyaannya sederhana: ke mana larinya selisih miliaran rupiah ini?” ujar Sariman tajam.
Tak berhenti di situ, LSM Berkibar juga mengkritisi jawaban resmi pihak kementerian yang menyebut bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah disusun berdasarkan survei pasar dan bahkan mendapat persetujuan dari Bank Dunia sebagai pihak pemberi pinjaman.
Bagi LSM Berkibar, penjelasan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru.
“Ini logika yang dipaksakan. Dana ini adalah pinjaman, bukan proyek Bank Dunia. Tidak seharusnya ada intervensi sampai ke level spesifikasi dan harga. Kami menduga jawaban ini hanya upaya untuk meredam kritik,” kata Sariman.
Ia juga menegaskan, proyek dengan sumber dana pinjaman seharusnya lebih transparan dan akuntabel, mengingat beban akhirnya akan ditanggung negara.
LSM Berkibar kini mendesak aparat penegak hukum, termasuk lembaga antirasuah, untuk segera turun tangan. Mereka meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proses pengadaan, mulai dari penyusunan spesifikasi, penetapan HPS, hingga pelaksanaan kontrak.
“Jangan sampai program yang seharusnya mencerdaskan desa justru menjadi ladang bancakan,” ucap Sariman.
Kasus ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik-praktik serupa dalam proyek berbasis pinjaman luar negeri. Publik pun kini menunggu, apakah dugaan ini akan ditindaklanjuti secara serius atau kembali menguap tanpa kejelasan. (Rifai)
