Siak.Buser Fakta Pendidikan.Com
Pemaparan para petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak dalam kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Siak pada Senin (29/12) di Gedung Empat Suku, Kompleks Abdi Praja, justru menuai kritik keras dari elemen masyarakat sipil.
Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Siak, Syahnurdin, didampingi Tim Investigasi Forkorindo Zulfahmi, S.Pd.I dan Afrizal Irvandi, menilai paparan para direktur BUMD tersebut minim substansi dan cenderung normatif. Menurut mereka, ekspose yang disampaikan tidak menyentuh persoalan mendasar, yakni akuntabilitas penggunaan anggaran APBD dan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Setelah kami telaah, dengar, dan cermati pemaparan para petinggi BUMD kemarin, seharusnya penegak hukum yang independen segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Kabupaten Siak,” tegas Syahnurdin, Selasa (30/12).
Ia mempertanyakan kejelasan peruntukan anggaran yang selama ini terus dikucurkan melalui APBD Siak. Menurutnya, selama bertahun-tahun BUMD menerima suntikan dana rakyat, namun tidak mampu menunjukkan kontribusi yang signifikan, baik dalam bentuk PAD maupun dividen.
“Uang rakyat disubsidi terus, tapi apa hasilnya? Kalau BUMD itu sama sekali tidak pernah memberi kontribusi untuk daerah, lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya lantang.
Syahnurdin menegaskan, keberadaan banyak BUMD dan anak perusahaan yang tidak produktif hanya akan menjadi beban permanen APBD, bukan motor penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, Forkorindo mendesak agar seluruh aliran anggaran sejak BUMD dibentuk diaudit secara rinci dan transparan.
“Biar saja yang dipertahankan hanya BUMD yang benar-benar mampu memberi kontribusi jelas. Jangan jadikan BUMD sebagai tempat menghabiskan uang daerah tanpa hasil,” tambahnya, diamini Zulfahmi.
Forkorindo juga menilai, dalam forum kaleidoskop tersebut, para petinggi BUMD seharusnya memaparkan secara terbuka berapa puluh miliar rupiah dana APBD yang telah dikucurkan, serta berapa besar PAD yang benar-benar telah disetor ke kas daerah.
“Kalau yang dipaparkan hanya target demi target tanpa realisasi, itu bukan kinerja, itu namanya menghayal,” kritik Syahnurdin.
Lebih jauh, Forkorindo menyatakan tidak akan berhenti pada kritik. Mereka mengaku tengah menyusun data lengkap terkait kinerja dan keuangan seluruh BUMD di Siak.
“Jika nanti terbukti ada BUMD yang kami nilai tidak memberikan kontribusi dan berpotensi merugikan keuangan daerah, tidak tertutup kemungkinan akan kami laporkan ke penegak hukum, baik di daerah maupun di pusat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMD maupun Pemerintah Kabupaten Siak belum memberikan tanggapan resmi atas desakan audit dan pembubaran tersebut.(Red)
