Jakarta. Buser Fakta Pendidikan Com
Angin perubahan mulai berembus di Bumi Lancang Kuning. Hanya tiga hari setelah laporan resmi dari LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antirasuah itu bergerak cepat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas PUPR-PKPP (MAS), dan Tenaga Ahli Gubernur (DA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025), usai pemeriksaan intensif dan ditemukannya bukti kuat terkait transaksi suap.
Menurut KPK, ketiganya diduga kuat terlibat dalam permainan proyek dan jual-beli jabatan yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Fakta ini mempertegas bahwa praktik korupsi di pemerintahan daerah masih menjadi penyakit kronis yang menular hingga ke jantung birokrasi.
Menariknya, aksi cepat KPK ini dilakukan hanya tiga hari setelah Forkorindo melaporkan dugaan korupsi di Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau pada Jumat (31/10/2025). Dalam laporan itu, Forkorindo juga menyertakan berkas dugaan keterlibatan sejumlah oknum Kejati Riau kepada Jaksa Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI, terkait indikasi adanya “main mata” antara pihak dinas dan aparat penegak hukum.
Ketua Umum Forkorindo, Tohom TPS., SE., SH., MM., menegaskan bahwa laporan yang disampaikan lembaganya berdasarkan data konkret dan investigasi lapangan.
“Kami sudah menyerahkan berkas dugaan korupsi di PUPR-PKPP Riau ke KPK, sekaligus melaporkan oknum jaksa Kejati Riau ke Jamwas Kejagung. Kami minta KPK jangan berhenti di OTT ini saja — bongkar seluruh jaringannya, termasuk oknum aparat yang bermain di balik layar,” tegas Tohom. (Rifai Situmorang/Udin)
