Kota Bekasi, Buserfaktapendidikan.com
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini disebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Bekasi tahun 2025 menuai sorotan. Meski telah diumumkan beberapa bulan lalu oleh Dinas Pendidikan (Disdik) di bawah kepemimpinan Plt Kepala Dinas, Alexander Zulkarnaen, muncul dugaan praktik tidak sehat dalam pelaksanaannya.
Informasi yang beredar menyebut adanya keterlibatan sejumlah oknum pejabat Disdik, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kerja Kontrak (TKK), hingga pihak eksternal dalam meloloskan calon siswa ke SMP Negeri se-Kota Bekasi.
Dugaan Tradisi Lama
Praktik semacam ini dinilai bukan hal baru. Sejak era Orde Baru, masa Reformasi, hingga kini di era digital, isu “mafia pendidikan” dalam PPDB kerap terdengar. Masyarakat bahkan mengenal istilah “tatap, titip, tutup” (T3) setiap kali momentum penerimaan siswa baru berlangsung.
Berdasarkan penelusuran, praktik titip siswa ini diduga melibatkan pemangku jabatan di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN), SMPN, hingga pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tak sedikit yang menilai praktik tersebut telah menjadi rahasia umum dan berlangsung lebih dari dua dekade.
Dugaan Keterlibatan Unsur Lain
Ironisnya, informasi yang dihimpun juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum legislatif atau wakil rakyat Kota Bekasi dalam praktik T3 tersebut. Mekanisme yang berjalan disebut sangat rapi, sehingga sulit dideteksi secara kasat mata.
Kondisi ini semakin menegaskan lemahnya ketegasan dari pejabat tinggi Dinas Pendidikan maupun wali kota Bekasi, baik pada masa lalu maupun saat ini, dalam mengawasi pelaksanaan PPDB.
Respons Dinas Pendidikan
Pasca isu ini mencuat, Plt Kepala Disdik Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, dikabarkan sulit ditemui. Upaya konfirmasi juga telah dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan balasan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Bekasi bersikap tegas dan transparan dalam mengawasi SPMB Online agar ke depan tidak lagi muncul praktik-praktik yang merugikan dunia pendidikan dan mengorbankan hak siswa berprestasi. (Red)
