"Pembongkaran Aset Negara di Kota Bekasi Diduga Tanpa Papan Proyek, Warga Pertanyakan Transparansi Anggaran Yang Ratusan Juta Rupiah per-Satu Gedung."
Kota Bekasi – Buserfaktapendidkan.com
Sejumlah pembongkaran gedung milik pemerintah yang merupakan aset negara di wilayah Kota Bekasi menuai sorotan publik. Pasalnya, kegiatan pembongkaran tersebut diduga tidak disertai dengan papan nama proyek atau papan informasi anggaran, sebagaimana mestinya dalam penggunaan dana negara.
Dari hasil investigasi di lapangan, sejumlah lokasi pembongkaran seperti gedung sekolah, kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga puskesmas yang telah diratakan dengan tanah, sama sekali tidak ditemukan adanya papan proyek. Padahal proyek pembongkaran itu menggunakan uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketidakhadiran papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Setiap penggunaan anggaran pemerintah, sekecil apapun, harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Wajib ada papan informasi proyek agar masyarakat tahu dan bisa ikut mengawasi,” tegas Sumarno, warga Jatiasih, saat dimintai tanggapannya, Senin (4/8/2025).
Ia menyayangkan sikap Bagian Aset Pemerintah Kota Bekasi yang seolah mengabaikan aturan mengenai keterbukaan informasi publik. “Seakan-akan proyek pembongkaran ini menggunakan uang pribadi, seperti proyek milik swasta. Padahal itu uang rakyat,” tambahnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak Bagian Aset Pemkot Bekasi pun hingga kini belum membuahkan hasil. Beberapa kali dicoba ditemui di kantor, pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan masyarakat akan lemahnya pengawasan dalam proses penghapusan aset negara di Kota Bekasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bidang Aset terkait alasan tidak dipasangnya papan informasi proyek di lokasi pembongkaran gedung-gedung milik pemerintah tersebut.
Masyarakat berharap Pemkot Bekasi, khususnya Inspektorat dan DPRD Kota Bekasi, segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa seluruh tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai prosedur dan transparan di mata publik. (Sofian/Pas)
