Sumedang, Buser Fakta Pendidikan.Com
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik 1.110 pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan ke-32 tahun 2025. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa pelantikan ini menandai resminya para lulusan IPDN sebagai pamong praja muda yang siap mengemban tugas sebagai pelaksana pemerintahan profesional di seluruh wilayah Indonesia.
"IPDN adalah kawah candradimuka bagi calon aparatur sipil negara yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga matang secara karakter, fisik, dan ideologi," ujar Tito Karnavian.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo yang sedianya dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan langsung. Namun, agenda kenegaraan yang mendesak bersama Perdana Menteri Malaysia dan menyikapi konflik regional di kawasan Asia Tenggara membuat Presiden harus menunda kehadirannya.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Haria Wibisana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin, Gubernur Sumatera Barat, serta para wakil gubernur dari Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Hadir pula Ketua DPRD Jawa Barat, Pangdam, Kapolda, Kajati, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, serta jajaran Forkopimda lainnya.
IPDN saat ini memiliki delapan kampus yang tersebar di berbagai provinsi, dengan tiga fakultas utama yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Hingga kini, IPDN telah meluluskan lebih dari 41.000 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mendagri menegaskan pentingnya lulusan IPDN memiliki dua kemampuan utama, yakni sebagai praktisi pemerintahan sekaligus ilmuwan. “Para pamong praja tidak hanya harus mampu menjalankan tugas pemerintahan di berbagai medan geografis Indonesia, tetapi juga harus memiliki basis keilmuan dan data dalam setiap kebijakan yang diambil,” jelasnya.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur pemerintahan nasional melalui rekrutmen aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Mendagri pun menekankan pentingnya kesiapan seluruh pamong praja muda untuk ditempatkan di seluruh penjuru tanah air demi melayani masyarakat secara profesional dan berkeadilan. (Red)
