Jakarta – Buserfaktapendidikan.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat pemenuhan pendanaan terkait pengamanan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, Kemendagri juga mendorong Pemda untuk segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan TNI dan Polri sebagai langkah awal pelaksanaan pengamanan.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diadakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (13/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, Horas menekankan pentingnya kecepatan Pemda dalam memenuhi anggaran untuk pengamanan Pilkada agar proses pelaksanaan pemilu daerah dapat berjalan lancar dan aman.
Menurut Horas, salah satu langkah krusial untuk memastikan kelancaran Pilkada adalah tercapainya kesepakatan antara Pemda, TNI, dan Polri terkait pendanaan pengamanan, yang diwujudkan dalam NPHD. "Kami mengimbau agar Pemda segera menyelesaikan pembahasan anggaran dengan TNI dan Polri serta menandatangani NPHD tepat waktu, guna mendukung kelancaran dan keamanan Pilkada," ujar Horas.
Pada rapat tersebut, Kemendagri juga memberikan penjelasan tentang prosedur teknis dan administrasi yang perlu dipenuhi oleh Pemda dalam pengalokasian anggaran untuk pengamanan Pilkada. Rapat ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Pemda yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024, serta para pejabat terkait dari TNI dan Polri.
Penyelesaian NPHD dan pendanaan pengamanan diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2023, untuk memberi waktu yang cukup bagi semua pihak terkait untuk mempersiapkan berbagai aspek logistik dan keamanan.
(***)
