Jakarta, Buserfaktapendidikan.com - Kurangnya informasi penyerapan dana BOS dan BOP di SDN Jati 07 Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan, besarnya anggaran yang diterima dari pemerintah pusat melalui APBN dan APBD Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah menjadi sorotan masyarakat.
Dalam hal ini selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) yang bertanggung jawab seluruh penyerapan anggaran adalah Kepala sekolah Saprudin bukan bendahara atau guru.
Bahkan menurut sumber yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, selama Kepsek menjabat di sekolah ini samasekali tidak ada transparansi anggaran baik dana BOS maupun dana BOP, bahkan dana anggaran sekolah digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga kas sekolah minus hingga puluhan juta lebih.
Ketika awak media menyambangi sekolah untuk lakukan konfirmasi, mantan kepala sekolah SDN Jati 07, Saprudin sudah purna bhakti atau pensiun, menurut staf sekolah mengatakan kepala sekolah Saprudin sudah pensiun, sekarang dijabat oleh Plt kepsek, Tugino" kata staf kepada awak media ini.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (30/5) Saprudin membantah tuduhan anggaran sekolah yang minus, terkait pembelian mobil baru, Saprudin mengatakan itu dana tabungan istri, " Itu tidak benar, saya pakai tabungan istri untuk beli mobil, silahkan saja diberitakan," kata Saprudin sambil menutup telepon selulernya.
Hal tersebut menjadi pertanyaan besar, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kadis perlu menkroscek kebenaran dugaan korupsi dana BOS tersebut dan memberikan teguran yang keras kepada mantan kepsek tersebut karena melanggar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Polin/Red)
