JAKARTA.Buser Fakta Pendidikan. Com
Pemerintah memperkenalkan pola pendidikan berbeda melalui Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Di sekolah ini, siswa yang menyelesaikan pendidikan SMP dapat langsung melanjutkan ke jenjang SMA di SNT yang sama tanpa harus mengikuti seleksi ulang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan mekanisme tersebut menjadi salah satu ciri utama SNT. Konsep terintegrasi dirancang untuk memastikan kesinambungan pendidikan peserta didik sejak SMP hingga SMA.
“Lulusan SMP SNT karena terintegrasi, dia otomatis bisa diterima di SMA SNT tersebut. Jadi tidak pakai seleksi lagi, makanya kita sebut terintegrasi,” ujar Mu’ti seusai menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) SNT 7 Bogor, Jawa Barat.
Menurut Mu’ti, sistem tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus kembali menghadapi persaingan penerimaan di jenjang SMA.
Setelah menyelesaikan pendidikan di SNT, pemerintah juga berharap para lulusan mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Masuk SNT Tak Mudah
Meski memberikan kemudahan untuk melanjutkan dari SMP ke SMA, pintu masuk SNT justru dibuat sangat selektif.
Pemerintah membatasi jumlah peserta didik untuk menjaga mutu pendidikan. Dalam satu angkatan, masing-masing SNT hanya menerima 80 siswa, terdiri atas 40 siswa SMP dan 40 siswa SMA.
“Murinya memang kita batasi karena menjaga mutu. Untuk angkatan pertama ini, jenjang SMP kita hanya menerima 40 murid, kemudian SMA juga hanya 40 murid,” kata Mu’ti.
Proses seleksi menggunakan tes skolastik yang menjadi bagian dari sistem penerimaan peserta didik SNT. Pemerintah menyasar calon peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, baik dari sisi akademik maupun nonakademik.
Ketatnya persaingan terlihat dari penerimaan angkatan pertama SNT tahun ajaran 2026/2027.
Sebanyak 2.068 peserta didik mendaftar, namun hanya 1.360 siswa yang dinyatakan lolos untuk menempati 17 SNT yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan 1.360 siswa tersebut terdiri dari 680 siswa jenjang SMP dan 680 siswa jenjang SMA.
“Dari yang mendaftar 2.068, telah lulus 1.360 untuk anak-anak kita di 17 lokasi ini. Terdiri dari 680 murid SMP dan 680 murid SMA. Adik-adik ini adalah angkatan pertama SNT tahun 2026-2027,” ujar Gogot.
Guru dan Kepala Sekolah Juga Diseleksi Ketat
Bukan hanya siswa yang menghadapi persaingan ketat. Pemerintah juga menerapkan seleksi terhadap tenaga pendidik dan kepala sekolah.
Dari sekitar 60.000 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, hanya 204 guru yang dinyatakan diterima untuk mengajar di SNT.
Seleksi kepala sekolah juga dilakukan secara nasional. Gogot menyebut terdapat sekitar 1.800 pendaftar, tetapi hanya 17 orang yang terpilih untuk memimpin 17 SNT.
“Kami telah menyeleksi 17 kepala sekolah dari 1.800 pendaftar di seluruh Indonesia. Jadi kepala sekolah yang terpilih di SNT Bogor adalah kepala sekolah pilihan,” tegas Gogot.
Bukan Sekolah Berasrama
Mu’ti menegaskan SNT tidak dapat disamakan dengan Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda. Salah satu perbedaannya terletak pada sistem pendidikan yang tidak menggunakan pola asrama.
SNT hanya menyelenggarakan jenjang SMP dan SMA. Penempatan sekolah di wilayah tertentu juga dimaksudkan agar peserta didik tetap dapat menempuh pendidikan unggulan tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya.
“Kenapa satu kota? Supaya mereka tidak jauh tinggalnya dan supaya setiap satu daerah atau kota ada sekolah yang unggul,” ujar Mu’ti.
Dengan sistem tersebut, SNT membawa dua karakter sekaligus: seleksi masuk yang ketat dan kesinambungan pendidikan yang lebih pasti.
Namun, keberhasilan konsep SNT pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendaftar dan ketatnya seleksi. Kualitas guru, kepemimpinan sekolah, proses pembelajaran, transparansi penerimaan, serta hasil lulusan akan menjadi ukuran utama apakah SNT benar-benar mampu menjadi model sekolah unggulan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Red)
